Negara Diklaim Rugi Rp100 T Imbas Macet Jabodetabek dan Bandung

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut negara rugi hampir Rp100 triliun setiap tahun akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. Kondisi tersebut membuat pemerintah gencar membangun fasilitas transportasi massal di kawasan itu beberapa waktu terakhir.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023. “Setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makroekonomi merugikan negara besar sekali,” ujar Jokowi.

Presiden mendorong masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Menurut Jokowi, pemerintah telah menyediakan pilihan lengkap di kawasan Jabodetabek dan Depok. Moda itu mulai dari KRL, MRT, LRT, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selain ramah lingkungan, Jokowi mengatakan penggunaan transportasi umum bisa menghemat pengeluaran. Ini karena pemerintah turut menyediakan subsidi. “Itu (subsidi) kewajiban negara. Bentuk pelayanan pada masyarakat,” tuturnya.

• Keterbukaan Perusahaan Indonesia dengan ESG Masih di Bawah 50 Persen
• 3 Langkah Baru Pemerintah untuk Sebarkan 'Virus' ESG
• 2000 Pelaku UMKM, Siap Meriahkan Nasional Expo 2023 di Kota Solo

Lebih lanjut, Presiden memastikan proyek LRT Jabodebek dan KCJB hampir selesai dan dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Jokowi memberi sinyal LRT dibuka untuk umum mulai 26 Agustus 2023. Adapun KCJB akan mulai rutin melintasi rel mulai September 2023.

Baru-baru ini kawasan Bandung Raya juga giat membenahi transportasi massalnya untuk mengantisipasi macet total. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kawasan Bandung Raya terancam macet total pada 2037. Hal itu tak lepas dari tren penggunaan kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun tanpa adanya tambahan jalur yang memadai.

Ridwan menyebut pemerintah perlu mencari solusi sejak dini agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Sebagai informasi, Bandung Raya merupakan kawasan yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. 

Menurut Ridwan, salah satu solusi elementer adalah penyiapan transportasi massal, terutama di kawasan Cekungan Bandung. “Bandung Raya kemacetannya saat ini 40%. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Buka pintu sudah macet,” ujar Ridwan.

• 5 Tanda Anda Memiliki Kondisi Keuangan yang Sehat
• Ingin Hidup Tenang, Ini 5 Panduan Mindfulness untuk Pemula
• Makna Nama Baru Gunung Bawah Laut di Pacitan ‘Jogo Jagad’

Pihaknya menyebut ada lima solusi yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Ridwan Kamil merinci dua solusi yakni mengelola transportasi di Cekungan Bandung dan menyiapkan moda transportasi massal cable car. “Awalnya diusulkan BRT. Namun karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, cable car bisa jadi solusi terbaik,” ujarnya.

Ridwan menyebut dukungan APBN sangat penting untuk proyek transportasi massal. Menurut Ridwan, APBD provinsi maupun kota/kabupaten tak akan cukup untuk pembangunan fasilitas transportasi yang bernilai besar. 

Ridwan menghitung setidaknya butuh lebih dari Rp100 triliun untuk menyelesaikan problem transportasi di Bandung Raya. Hal itu termasuk menaikkan persentase warga Bandung menaiki transportasi umum dari 13% menjadi 50%. “Kami akui anggaran daerah tak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek semacam ini,” ujarnya.