Negosiasi Masih Berlangsung, RI Bidik 61 Persen Saham Freeport

JAKARTA - Pemerintah kembali melanjutkan langkah penguasaan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan upaya mendapatkan tambahan saham 10% PTFI masih dalam proses diskusi awal. 

Menteri BUMN dan Kementerian ESDM menekankan pentingnya lobi kuat demi mengamankan kepemilikan saham yang lebih besar. "Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa," terang Erick di Jakarta, Kamis, 8 November 2024.

Di tengah proses diskusi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal november lalu sempat mengemukakan tambahan saham 10 persen dari Freeport ini bisa saja diperoleh secara gratis. "Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," ujar Bahlil, di Jakarta.

Saat ini pemerintah memegang kepemilikan 51% saham mayoritas melalui Mind ID. Pemerintah mengupayakan tambahan 10% kepemilikan saham sebagai bagian dari syarat untuk memperpanjang  Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila terealisasi, Indonesia akan kuasai 61% saham Freeport.

"Kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, enggak ada yang alot, namanya proyeksi bisnis plan, total investasi kan harus dihitung dengan benar," tambah Erick

Finalisasi tambahan saham masih menunggu pemulihan fasilitas smelter Freeport yang sempat mengalami insiden kebakaran pada unit pengolahan asam sulfatnya. 

• Dilantik jadi Kepala SKK Migas, Ini Sepak Terjang Djoko Siswanto
• Antam dan Freeport Sepakati Jual Beli 30 Ton Emas, Sinergi Hilirisasi?
• Harga Sembako di Jakarta: Beras Naik, Telur Ayam Turun

"Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfur, asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak anjutnya," terang Bahlil.

Erick mengisyaratkan, perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia akan membawa dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam memperbesar kontribusi perusahaan tersebut terhadap perekonomian nasional. 

Dengan adanya perpanjangan ini ditambah peningkatan kepelikan saham, Freeport akan semakin terintegrasi dalam kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam di dalam negeri. 

Menurutnya, perpanjangan IUPK juga memberikan jaminan kelanjutan operasi dan investasi Freeport di Indonesia, yang tidak hanya akan mengamankan pendapatan negara dari sektor tambang, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja dan investasi pada sektor hilir.

Dengan dukungan fasilitas smelter baru di Gresik, Freeport diproyeksikan mampu memaksimalkan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. 

Erick optimis, perpanjangan IUPK ini akan membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara Freeport dengan BUMN, seperti Antam, untuk membangun industri berbasis tambang yang terintegrasi di Indonesia. 

• Dilantik jadi Kepala SKK Migas, Ini Sepak Terjang Djoko Siswanto
• Antam dan Freeport Sepakati Jual Beli 30 Ton Emas, Sinergi Hilirisasi?
• Harga Sembako di Jakarta: Beras Naik, Telur Ayam Turun

Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat

Meski belum ada kepastian bahwa isu saham PTFI ini akan dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, Bahlil memastikan pihaknya telah menyiapkan data pendukung untuk setiap potensi diskusi yang mungkin terjadi. “Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak” tambah Bahlil

Dengan memegang kontrol mayoritas di Freeport, pemerintah memiliki posisi yang semakin kuat dalam menentukan arah kebijakan perusahaan tersebut di tanah air. Harapannya, tambahan saham 10% ini tidak hanya meningkatkan kendali pemerintah tetapi juga mengamankan kepentingan ekonomi dalam jangka panjang.

Jika terealisasi, penambahan 10% saham ini akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga dan memanfaatkan potensi sumber daya alam demi keuntungan rakyat Indonesia.