NTB Jadi Satu-Satunya Provinsi Bebas Beras Impor
- Budi Waseso menyatakan Bulog akan terus mengawasi dan memonitor produksi serta ketersediaan beras di NTB.
Nasional
JAKARTA - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum dimasuki beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
"Sampai hari ini, saya bersyukur dan Alhamdulillah bahwa NTB itu tidak masuk beras dari luar NTB, apalagi impor," ujar Budi Waseso saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog pada Rabu, 18 Oktober 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara.
Budi Waseso menyatakan Bulog akan terus mengawasi dan memonitor produksi serta ketersediaan beras di NTB untuk memastikan kebutuhan daerah terpenuhi tanpa perlu mengimpor beras. Budi Waseso juga menekankan pada jajarannya di Bulog untuk selalu mengkoordinasi dan mengawasi agar NTB bisa mandiri tanpa beras impor.
- Lebak Surplus Beras 198.000 Ton, Cukup untuk 1,4 Juta Jiwa Selama 16 Bulan
- Melonjak 2 Kali Lipat, Laba Perusahaan Mobil Listrik BYD China Bisa Capai Rp24 Triliun
- Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Menunggu Katalis Positif
"Saya kemarin bilang ke teman-teman di Bulog, tolong dikoordinasikan betul, diawasi betul, dilihat betul ‘ini tinggal harga diri kita ini', saya bilang. Kalau sampai NTB juga masuk beras impor, kita mau bangganya dari mana," ujarnya.
Budi Waseso menjelaskan bahwa untuk menjaga persediaan beras di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki strategi yang baik dengan memperkenalkan kebijakan yang mengatur distribusi gabah dan beras ke luar wilayah.
"Seperti di Lampung sudah ada salah satunya pengaturan bahwa tidak boleh gabah keluar dari Lampung, harus berupa beras. Beras itu juga nanti dibatasi akan diatur ke mana ini beras dan berapa jumlahnya," ungkap Budi Waseso.
Budi Waseso berharap pemerintah daerah lainnya dapat menerapkan kebijakan seperti yang diterapkan oleh Provinsi Lampung dengan tujuan agar dapat menjamin ketersediaan pasokan beras terutama bagi wilayah yang menjadi lumbung padi nasional.
"Supaya tertata dengan baik yang produksi-produksi bertahan untuk wilayahnya, di wilayah cukup, baru sisanya boleh keluar itu supaya jaminan di wilayah produksi itu ada," pungkas Budi Waseso.