OCBC NISP Gugat Sita Jaminan Harta Susilo Wonowidjojo untuk Lunasi Kredit Macet Rp232 M
- Bank OCBC NISP menggugat sita jaminan atas harta yang dimiliki para tergugat termasuk Susilo Wonowidjojo untuk ganti rugi atas kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI) senilai Rp232 miliar. Kredit macet itu belum terbayarkan sejak Juni 2021.
Nasional
JAKARTA - Bank OCBC NISP menggugat sita jaminan atas harta yang dimiliki para tergugat termasuk Susilo Wonowidjojo untuk ganti rugi atas kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI) senilai Rp232 miliar. Kredit macet itu belum terbayarkan sejak Juni 2021.
Dalam materi kesimpulan yang disampaikan penggugat ke Majalis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, 16 Agustus 2023, para tergugat dan turut tergugat terbukti secara sah, bersama-sama, langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan PT HSI untuk kepentingan pribadi.
Hal itu mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan pihaknya meminta ganti rugi secara materiil US$16,5 juta (setara Rp232 miliar) dan immateril Rp1 triliun dari harta pribadi para tergugat atas kredit macet tersebut. Tuntuan dari gugatan ini adalah harta pribadi para tergugat secara tanggung renteng.
- Eksportir Terbesar Ketiga Dunia, Ini Potensi Industri Alas Kaki Indonesia
- Drama Politik di Pakistan, Presiden Arif Tolak Tandatangani RUU Melawan Negara
- Sempat Anjlok 3 Bulan Berturut-turut, Nilai Transaksi Kripto Kembali Naik
“Kerugian materiil berdasarkan utang atau kredit macet PT HSI sebesar US$16,5 juta (setara Rp232 miliar), sedangkan kerugian immateril Rp1 triliun terdiri dari kerugian atas manfaat dan keuntungan yang kemungkinan akan diterima oleh Bank OCBC NISP di kemudian hari serta meningkatnya nilai Non Performing Loan (NPL) dari bank yang mengakibatkan kredibilitas bank pada Bl Rating menurun,” Kuasa Hukum Bank OCBC NISP, Hasbi Setiawan, Senin 21 Agustus 2023.
Materi kesimpulan tersebut menjelaskan secara gamblang tindakan yang dilakukan para tergugat telah memenuhi beberapa unsur. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Para tergugat dan turut tergugat melaksanakan Perjanjian Kredit dengan itikad tidak baik dan tidak sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata.
“Mereka mengetahui atau dapat memperkirakan PT HSI tidak dapat melunasi utangnya kepada Bank OCBC NISP. Namun para tergugat dan turut tergugat 1 tetap melakukan peralihan saham atau perubahan direksi dan komisaris (organ perseroan) tanpa adanya persetujuan dari Bank OCBC NISP, meskipun adanya larangan melakukan peralihan atas saham maupun perubahan organ PT HSI (negative covenant) dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati,” ujar Hasbi.
- Eksportir Terbesar Ketiga Dunia, Ini Potensi Industri Alas Kaki Indonesia
- Drama Politik di Pakistan, Presiden Arif Tolak Tandatangani RUU Melawan Negara
- Sempat Anjlok 3 Bulan Berturut-turut, Nilai Transaksi Kripto Kembali Naik
Kedua, ada unsur kesalahan atau schuld di mana PT HSI tidak memberitahukan dan meminta persetujuan akan adanya peralihan pemegang saham dan perubahan susunan organ perseroan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Para tergugat mengetahui dan dapat memperkirakan bahwa PT HSI tidak dapat membayar utang.
Ketiga, adanya unsur kerugian akibat adanya peralihan hak atas saham dan perubahan susunan organ perseroan (PT HSI) yang mengakibatkan PT HSI pailit sehingga tidak dapat melunasi utang ke Bank OCBC NISP.
Keempat, adanya unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ada. Pada 17 Mei 2021, dilakukan pemindahan hak atas saham PT HSI yang dimiliki PT Hari Mahardika Usaha (HMU) kepada Hadi Kristanto Niti Santoso, serta pengunduran diri Daniel Widjaja sebagai Komisaris Utama PT HSI. Adapun PT HMU adalah perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo.
Lalu pada 25 Mei 2021, Lianawati Setyo (adik dari Meylinda Setyo) mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur Utama PT HSI. Saat kredit diajukan PT HSI ke Bank OCBC NISP pada Oktober 2015, Meylinda Setyo (istri Susilo Wonowidjojo) bertindak sebagai Presiden Komisaris karena kepemilikan 50% sahamnya di PT HSI, dan Lianawati Setyo sebagai Wakil Presiden Direktur. Saham Meylinda Setyo pun akhirnya beralih kepada PT HMU sejak 15 November 2016.
- Eksportir Terbesar Ketiga Dunia, Ini Potensi Industri Alas Kaki Indonesia
- Drama Politik di Pakistan, Presiden Arif Tolak Tandatangani RUU Melawan Negara
- Sempat Anjlok 3 Bulan Berturut-turut, Nilai Transaksi Kripto Kembali Naik
Pada 14 Juni 2021, PT HSI diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh CV. Duta Prima dengan tagihan Rp340,25 juta. Nilai ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total tagihan Bank OCBC NISP sejumlah US$16,5 juta atau setara Rp232 miliar. Jika dilihat dari laporan keuangannya, PT HSI masih mampu membayar cicilan kepada Bank OCBC NISP US$190.017 atau setara Rp18.237.010,53 per 15 Juni 2021.
Lalu pada 26 Juni 2021 untuk pertama kalinya PT HSI lalai melaksanakan kewajibannya kepada Bank OCBC NISP dimana pada awal Juli 2021 PT HSI baru menginformasikan kepada Bank OCBC NISP bahwa telah terjadi perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris. Selanjutnya pada 12 Juli 2021, PT HSI dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara dan pada 27 September 2021 PT HSI dinyatakan dalam keadaan pailit.
“Terbukti tindakan para tergugat dalam melakukan peralihan hak atas saham dan perubahan susunan organ perseroan PT HSI, menyebabkan suatu rangkaian peristiwa, yang merupakan itikad buruk dari para tergugat dan turut tergugat I untuk menghindari pembayaran utang PT HSI kepada Bank OCBC NISP, bahkan PT HSI sampai dinyatakan dalam keadaan Pailit,” ujar Hasbi.
Pihak-pihak yang digugat oleh Bank OCBC NISP yakni: Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT. Hair Star Indonesia (PT. HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).
Sebelumnya dari materi Duplik Tergugat 1, 2, 6, dan 10 yang masuk ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 24 Mei 2023, para tergugat menyatakan gugatan Bank OCBC NISP termasuk kategori wanprestasi karena gugatan berkaitan dengan pelanggaran atas isi perjanjian kredit PT HSI yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat 1, sehingga dalam pokok perkara, pihaknya menolak gugatan yang diajukan penggugat.
Tergugat 3, PT Surya Multi Flora, pemegang 50% saham PT HSI. Dalam jawabannya menuliskan kerugian materiil dan immaterial yang diterima oleh Penggugat tidak berlandaskan fakta, sehingga Tergugat 3 yang hanya pemegang saham Turut Tergugat 1 (PT HSI) juga ikut memikul kerugian dengan adanya putusan pailit yang menimpa PT HSI. Penggugat tidak dapat meminta uang paksa kepada Tergugat 3 ataupun para tergugat.