OJK Dorong Akselerasi Regulasi Bursa Karbon

JAKARTA -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong akselerasi peraturan terkait penyelenggaraan bursa karbon. Penetapan harga karbon dalam rangka mendukung inisiatif Pemerintah menggatasi perubahan iklim.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini.

OJK berharap regulasi terkait payung hukum mengenai otoritas penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon dapat segera diterbitkan sehingga dapat mempercepat tujuan pencapaian NDC Indonesia serta target implementasi net zero emission pada tahun 2060.

• Dua Miliarder Dunia Dikabarkan Beli Bunker Mewah untuk Hindari Kiamat
• Catat! Bukalapak (BUKA) Rights Issue Rp3,96 Triliun MESOP Mulai 3 Oktober 2022
• PP Properti (PPRO) Lunasi Utang Jatuh Tempo di 2022, Ini Rinciannya

“Penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas yang ditoleransi,” kata dia di sela seminar internasional bertajuk Carbon Trading: The Journey to Net Zero di Jakarta, Selasa, 27 September 2022.

Ditambahkan Mahendra, dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia bisa memiliki banyak keuntungan dari perdagangan emisi karbon global.

“Di sinilah Indonesia dapat melangkah dan memanfaatkan keunggulannya sebagai pemimpin untuk menggunakan inisiatif bursa karbon dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor riil,” tambah Mahendra.

Menurutnya, dengan hutan tropis seluas 125 juta hektar, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon, belum termasuk hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan senilai US$565,9 miliar dari perdagangan karbon.

Untuk mendukung peluang itu, menurut Mahendra dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas mengatur mengenai kewenangan dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

“Kita juga harus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder dan pasar sehingga dapat mendukung beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” kata Mahendra.