OJK Transformasi, Ini usulan Calon Ketua DK OJK 2022-2027 Mirza Adityaswara

JAKARTA -Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022 -2027, Mirza Adityaswara menyampaikan sejumlah usulan transformasi di tubuh OJK dihadapan anggota komisi IX DPR RI.

Mirza yang merupakan mantan deputi gubernur senior BI dan juga Ketua LPPI menjalani fit and proper test bersama calon anggota DK OJK lainnya di senayan hari ini.

Menurut Mirza, perlu pengawasan yang lebih terintegrasi bagi industri asuransi, pinjol, crowdfunding, insurtech, P2P, credit scoring dan lainnya. Itu harus tercermin lewat alokasi anggaran. 

Tidak kalah penting, perlu adanya realokasi SDM agar tidak menumpuk hanya di salah satu kompartemen sementara yang lain nya kekurangan. 

Usulan lainnya adalah meningkatkan kompetensi pengawas di kompartemen IKNB. Ini bisa dilakukan lewat berbagai cara, termasuk menginvestasikan premi dan iuran yang diterima asuransi dan dana pensiun secara prudent di instrumen yang sehat, meningkatkan kemampuan analisa pengawas IKNB terhadap investasi asuransi dan dana pensiun termasuk BPJS, melalui program pelatihan investasi dan risk management untuk pengawas IKNB, benchmarking maupun program magang.

“Juga perlu integrasi data investasi dengan kompartemen OJK Pasar Modal karena sebagian besar perusahaan asuransi dan dana pensiun sejak return di deposito perbankan mengecil, mereka menempatkan dana di pasar modal. Pengawas harus bisa melihat kualitas investment manager atau bahkan perusahaan sekuritasnya sehat apa tidak,  tidak hanya produknya ditempatkan di mana kemudian cheklist berhenti di situ, namun kualitasnya perlu tahu juga. Ini mungkin yang bisa dipelajari dari kasus AJB Bumiputera yang lalu,” kata dia di Jakarta, Rabu, 6 April 2022.

• Aktivis Greenpeace Blokir Pengiriman 100.000 Ton Minyak Rusia ke Tanker Pertamina
• 5 Fakta Menarik Jalan Tol Bocimi, Dekat Lokasi Silicon Valley Indonesia
• Orang Kaya Asal UEA Sulap Mobil Hummer Menjadi Mobil Raksasa

Di sisi lain, instrumen pasar modal seperti obligasi korporasi juga perlu diperbesar dan diperdalam karena kondisinya saat ini yang kurang likuid. 

Nilai transaksi obligasi korporasi dalam satu hari hanya berkisar Rp1 triliun saja dan tidak diperdagangkan di pasar sekunder, bandingkan dengan obligasi negara yang nilainya bisa mencapai Rp30 triliun dan bisa terus diperjual belikan setelah pertama kali diserap di pasar primer.

“Lalu perlu juga dibuatkan UU sektor jasa keuangan secara lebih menyeluruh selain UU pasar modal yang sudah ada sejak 1988, misalnya UU pasar uang, multifinance, fintech, modal ventura, dan lainnya,” tambah Mirza.

Likuiditas Bank Berlimpah

Mirza menyoroti di industri perbankan, kondisi likuiditas saat ini secara umum berlimpah karena memang kebijakan BI yang akomodatif. Setidaknya ada sekitar Rp900 triliun eksesibilitas yang kembali ke bank Indonesia.

Di satu sisi, non performing loan dan loan at risk (LAR) membaik.  Angka loan at risk atau NPL yang ditambah dengan kredit restrukturisasi dan  kredit dalam perhatian khusus,  menurun sehingga pertumbuhan kredit dan pemulihan ekonomi kemungkinan besar akan jauh lebih baik di tahun ini.

“Kami juga melihat bahwa bank yang prudent telah menyisihkan pencadanganan debitur restrukturisasi. Jadi kalau bank yang punya sistem yang baik, dia sudah bisa memisahkan mana debitur restrukturisasi yang bisa menjalankan restrukturisasinya dengan baik dan jika relaksasi dihentikan bisa terus berjalan,” kata Mirza.

Khusus untuk debitur restrukturisasi UMKM masih perlu mendapat perhatian khusus karena memang tidak semua UMKM restrukturisasi bisa terus berjalan jika relaksasi dihentikan. 

Penting bagi pengawas dan bank untuk melihat detail protofolio nasabah. Namun sayangnya tidak semua bank memiliki sistem yang cukup untuk bisa melihat kualitas debitur secara apik atau lebih detail.