
Oknum Kementrian ATR/BPN Sengaja Ubah Data Tanah Untuk Pagar Laut
- Menteri Nusron menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) ATR/BPN untuk mengungkap pelaku yang terlibat.
Nasional
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus pagar laut kaitannya dengan perubahan data tanah secara ilegal di Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi.
Kasus ini bermula dari pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Dalam program tersebut, pemerintah awalnya menerbitkan 89 sertifikat hak milik yang diberikan kepada 67 orang, mencakup tanah darat perkampungan seluas 11,263 hektare di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Namun, pada bulan Juli 2022, terjadi perubahan data pendaftaran tanah secara tidak sah yang tidak melalui prosedur resmi. Akibat perubahan ini, tanah yang semula berupa daratan tiba-tiba berubah menjadi perairan laut, dengan luas mencapai 72,573 hektare, dan diberikan kepada 11 orang penerima baru.
Dugaan manipulasi data ini menimbulkan polemik dan menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN yang kini tengah diselidiki oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) ATR/BPN.
- IHSG Hari Ini 30 Januari 2025 Ditutup Turun 92,58 ke 7.073,48 Poin
- 33 Saham Merah, LQ45 Hari Ini 30 Januari 2025 Ditutup ke 817,56 Poin
- Alasan Song Hye-kyo Pilih Dark Nuns Setelah The Glory
"Pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN," papar Nusron Wahid kala rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2024.
Menteri Nusron menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) ATR/BPN untuk mengungkap pelaku yang terlibat.
"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat, tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," tambah Nusron.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik mafia tanah di Indonesia, di mana oknum tertentu memanfaatkan celah administrasi untuk mengubah status kepemilikan tanah demi keuntungan pribadi. Pemerintah berjanji akan terus melakukan pembenahan sistem dan menindak pelaku yang terlibat.
- IHSG Hari Ini 30 Januari 2025 Ditutup Turun 92,58 ke 7.073,48 Poin
- 33 Saham Merah, LQ45 Hari Ini 30 Januari 2025 Ditutup ke 817,56 Poin
- Alasan Song Hye-kyo Pilih Dark Nuns Setelah The Glory
Reklamasi Ilegal
Sementara itu, persoalan tanah di Desa Segarajaya semakin kompleks dengan adanya proyek reklamasi di perairan Pal Jaya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa reklamasi seluas 2,5 hektare yang dilakukan di lokasi tersebut melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Reklamasi itu seharusnya hanya mencakup akses masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pal Jaya, sesuai dengan nota kerja sama antara Pemprov Jabar dan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
Namun, perusahaan tersebut diduga melakukan reklamasi di luar ketentuan yang telah disepakati. KLHK telah menyegel area reklamasi tersebut dan akan memanggil PT TRPN sebagai pihak yang bertanggung jawab.
"Kami mendapat info ada kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Akan tetapi, setelah kami telusuri ternyata pemprov hanya memberikan akses masuk terkait dengan kegiatan ini," kata Hanif usai menyegel area reklamasi pagar laut di Kabupaten Bekasi, Kamis (30/1).
Pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan langkah konkret agar praktik manipulasi data tanah dan pelanggaran lingkungan tidak terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia.