Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur selesai pada 2024.
Nasional

Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Hingga Rp3,5 Triliun, Untuk Apa?

  • Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp434 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2024. Rencananya, OIKN akan mengajukan tambahan anggaran dengan target mencapai Rp3,5 triliun.

Nasional

more
Distika Safara Setianda

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp434 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2024. Rencananya, OIKN akan mengajukan tambahan anggaran dengan target mencapai Rp3,5 triliun.

Menurut Kepala OIKN, Bambang Susantono, tahun lalu, OIKN memperoleh alokasi anggaran Rp285 miliar. Dari anggaran tersebut, penyerapan dana mencapai 95% atau Rp271 miliar untuk 9 unit eselon 1.

“Kalau 2024 anggaran kami totalnya adalah Rp 434 miliar dan ini terbagi untuk semua kedeputian dan kesekretariatan, alokasi anggarannya hanya dua secara sederhana yaitu program pengembangan kawasan strategis Rp 202 miliar dan program dukungan manajemen Rp 231 miliar,” jelasnya saat rapat Komisi II DPR, pada Senin, 18 Maret 2024.

Bambang menyebutkan, anggaran tersebut dipakai untuk OIK melakukan tugasnya yang tercantum dalam 4K, yaitu koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga lain.

Bambang menyebutkan, anggaran tersebut digunakan untuk OIK melakukan berbagai tugas yang tercantum dalam 4K, yakni koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga lain.

“Jadi kalau dilihat ya mungkin orang berpersepsi triliunan anggaran, tapi dari sisi kami sendiri untuk melakukan 4K tadi ini anggaran yang kami pakai sekitar Rp 434 miliar,” imbuhnya.

Bambang juga menyebut OIKN memerlukan penambahan anggaran. Hal ini disebabkan mulai tahun ini OIKN mulai menerima limpahan atau serah terima gedung dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh kementerian lain.

“Kami mungkin dalam sesi terpisah nanti ingin mengajukan beberapa rencana tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola dari fasilitas infrastruktur sarana prasarana yang nanti diserahterimakan kepada kami dari kementerian dan lembaga lain,” ujar Bambang.

Rencana Penambahan Anggaran

Dalam paparan yang ditampilkan, total rencana penambahan anggaran OIKN sebesar Rp3,569,210,820,851. Anggaran ini direncanakan untuk beberapa kedeputian, di antaranya Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan alokasi sebesar Rp457 miliar, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp57 miliar.

Selanjutnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital akan mendapatkan alokasi sebesar Rp864 miliar, sedangkan alokasi terbesar diperuntukkan bagi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dengan total Rp2,17 triliun. Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp15 miliar.

Menurut Bambang, kebutuhan anggaran terutama diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah khusus (Pemdasus) yang sedang menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemindahan ibu kota.

“Maret ini kami berencana untuk mengajukan usulan tambahan untuk TA 2024 kemudian pada Mei nanti akan ada diskusi atau pembicaraan lebih lanjut bagaimana misalnya ada pemeliharaan bangunan yang sudah selesai, konstruksi gedung yang tidak atau belum dikerjakan oleh KL teknis, biaya penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelas Bambang.