OVO Jadi Alternatif Transaksi Digital Demi Cegah COVID-19

Perusahaan penyedia layanan keuangan digital, OVO memberikan sejumlah dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). Terlebih, PT Visionet International (OVO) memiliki peranan penting dalam memberikan alternatif layanan keuangan lewat digital.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan saat ini layanan keuangan digital diperlukan untuk meminimalisir transaksi menggunakan uang tunai.

“Karena penggunaan uang tunai berpotensi sebagai media penyebaran virus ini. Semoga ke depannya OVO dapat berkontribusi memberikan ide, solusi, serta pemikiran untuk bekerja sama dengan pemerintah khususnya Kemenparekraf mengatasi masalah ini.” kata Wishnutama dalam Virtual Town Hall yang diselenggarakan oleh OVO di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.

Adapun, perusahaan yang berada dibawah naungan PT Visionet Internasional ini, bersama Tokopedia dan Grab menyumbangkan donasi sejumlah Rp3 miliar yang disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berkerja sama dengan Benih Baik.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra juga mengatakan pihaknya terus menerapkan berbagai langkah pencegahan untuk semaksimal mungkin memproteksi kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup karyawan dan para mitra usahanya.

Sesuai instruksi pemerintah, OVO juga menerapkan sistem bekerja dari rumah guna guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

“Selama masa ini, OVO memastikan semua aktivitas bisnis serta koordinasi internal berjalan dengan lancar dan dilaksanakan secara virtual melalui video conference, serta memastikan kelancaran aktivitas para mitra OVO termasuk mitra UKM,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki yang juga ikut dalam video conference tersebut menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, salah satunya dengan memperkuat daya beli masyarakat terhadap produk UMKM.

“Selain itu, kami juga sedang memikirkan bagaimana warung-warung tradisional yang saat ini jumlahnya cukup banyak sekitar 3,5 juta dapat tetap berjualan dan mendapatkan pasokan barang dari pemerintah maupun swasta,” jelas Teten.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan lantaran adanya warung tradisional dapat membantu mendistribusikan kebutuhan pokok ke warga sekitar agar lebih dekat dan praktis untuk mengurangi dampak penyebaran yang lebih luas dari virus COVID-19.

Namun, Teten mengungkapkan pemerintah tidak bisa sendiri dalam menangani situasi ini. Perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, baik dalam penanganan kesehatan maupun menggerakkan perekonomian Tanah Air. (SKO)