Pabrik Baterai Litium Mungkin Dibangun di Jawa Tengah

JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyebut Jawa Tengah (Jateng) mempunyai potensi menjadi lokasi investasi baterai litium.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Arus Investasi ke Jawa Tengah yang Selaras dengan Upaya Peningkatan EoDB Indonesia, di Semarang, Senin.

“Saya melihat peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk investasi baterai litium. Di aspek investasi, saya melihat ini untuk bisa menjadi salah satu kawasan industri strategis untuk kawasan industri farmasi dan obat-obatan,” kata Seto dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Seto menuturkan pandemi COVID-19 telah menurunkan tingkat investasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi kuartal II-2020 turun 8,9% dibandingkan kuartal I-2020.

Padahal investasi merupakan instrumen penting dalam memulihkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendorong pertumbuhan industri 4.0 di Indonesia.

Birokrasi Rumit

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Ferry Akbar Pasaribu menyampaikan saat ini Indonesia masih menduduki posisi ke 73 dari 190 negara dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2020.

“Permasalahan utama investasi kita ialah regulasi dan birokrasi yang rumit. Indonesia baru urutan 73. Bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara kita masih di bawah. Ke depannya, perlu diberikan stimulus fiskal disertai dengan optimalisasi penggunaan Online Single System (OSS) dan mendorong pengalihan sebagian besar wewenang perizinan dari K/L kepada BKPM. Kita juga perlu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” kata Ferry.

Direktur Deregulasi BKPM Haryo Yudho mengungkapkan realisasi investasi semester I-2020 mencapai Rp402,6 triliun atau 49,3% dari target realisasi investasi 2020 sebesar Rp817,2 triliun.

Berdasarkan wilayah, Jawa Tengah menempati posisi ke empat yang berarti masih berpotensi untuk dikembangkan.

Sehubungan dengan percepatan arus investasi, Haryo menilai perlu dikembangkan pula beberapa kawasan industri lain di Jawa Tengah, seperti Kawasan Industri (KI) Batang, Rembang, Demak, Brebes, Kebumen, Cilacap, serta Kendal.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jawa Tengah Ratna Kawuri menyampaikan kemudahan usaha diawali dengan penentuan pemilihan lokasi investasi, yang seringkali menimbulkan berbagai persoalan.

“Keinginan investor ingin berada di lokasi tertentu tapi tidak sesuai dengan perizinan. Atau sudah sesuai tapi ada resistensi dari masyarakat. Kemudahan berusaha itu tidak mudah,” Ratna. (SKO)