Pagi Ini Jokowi Sampaikan RUU APBN 2022, Cek Kilas Balik Asumsi APBN 2021

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 pada Sidang Tahunan DPR/MPR/DPD, pagi ini, Senin, 16 Agustus 2021.

Menurut keterangan yang diterima TrenAsia.com, Minggu, 15 Agustus 2021, Presiden Jokowi dari Istana Negara Jakarta akan terlebih dahulu berpidato di depan anggota DPR/MPR/DPD untuk melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara dalam satu tahun terakhir pada pukul 09.08-09.58 WIB.

Selanjutnya, pada pukul 10.50-11.35 WIB, baru Jokowi naik ke podium untuk menyampaikan usulan UU APBN 2022 berserta dengan nota keuangannya.

• Tancap Gas KB Bukopin Usai Ditinggal Grup Bosowa
• Genjot Proyek Jalan Tol, Waskita Karya Rights Issue Rp21,24 Triliun
• Hebat! Indonesia Mulai Ekspor Beras dan Produk Pertanian ke 61 Negara Rp7,29 Triliun

Dengan kondisi ekonomi yang mulai bertumbuh positif sejak kuartal pertama tahun ini, ekonomi Indonesia tahun depan diproyeksi bakal lebih baik. Hal itu terwujud asalkan didorong kuat oleh skema pemulihan ekonomi yang tepat dan vaksinasi yang cepat.

Lantas, bagaimana asumsi makro ekonomi Indonesia menurut UU APBN tahun 2021?

Asumsi APBN 2021

Pada September 2020 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatkan bahwa asumsi makro ekonomi Indonesia pada tahun ini adalah tumbuh sebesar 5%.

Namun, baru-baru ini, Sri Mulyani kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 3,7%-4,5% setelah terpukul keras oleh penyebaran COVID-19 varian Delta.

Meski tumbuh signifikan pada kuartal II-2021 sebesar 7,07%, Sri Mulyani tidak mau buru-buru mematok pertumbuhan ekonomi tinggi.

Sementara, berdasarkan asumsi makro APBN 2021, laju inflasi ditaksir 3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.600, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 7,29%.

Kemudian harga minyak mentah Indonesia US$45 per barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka antara ditaksir 7,7%-9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% sampai 9,7%, rasio gini 0,377 sampai 0,379, dan Indeks Pembangunan Manusia di angka 72,78-72,95. Kemudian, Nilai Tukar Petani 102 sampai 104 dan Nilai Tukar Nelayan 102-104.

Dengan asumsi makro APBN 2021 tersebut maka pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar.

Adapun pendapatan dalam negeri diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp298,2 triliun.

Sementara itu, alokasi belanja negara mencapai Rp2.750 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp795,5 triliun.

Dari pendapatan maupun belanja tersebut, maka defisit APBN 2021 disepakati sebesar 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp1.006,38 triliun. Kemudian, pembiayaan utang Rp1.177,35 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2021 lebih fokus pada pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga defisit kita ke arah yang konsolidatif.

Selain itu, prioritas pembangunan nasional pada 2021 tidak hanya fokus kepada bidang kesehatan, tetapi juga kepada pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur dan pariwisata.

Tahun depan, Sri Mulyani baru-baru ini menaksir pertumbuhan ekonomi bergerak pada kisaran moderat, yaitu 5,2% hingga 5,8%.

Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan COVID-19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif.

"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022.

Dia juga menyampaikan usulan inflasi sebesar 2,0% hingga 4,0%, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32% hingga 7,27%, sedangkan nilai tukar rupiah berada di Rp13.900 - Rp15.000 per dolar AS.

Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US$55-65 per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31% hingga -2,65% dari PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51% hingga -4,85% PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76%-44,28% dari PDB.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5% hingga 6,2%.

Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5% hingga 9%. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48.

Sri Mulyani menegaskan, tahun 2022 akan menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan semakin efektif, pruden dan berkelanjutan.

"Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Sri Mulyani.*