Pakar UGM: Hampir Tidak Ada Polarisasi di Pemilu 2024

JAKARTA - Meskipun pemilihan umum selalu penuh perbedaan,  para ahli dan pengamat sepakat bahwa pemilu kali ini memiliki ciri khas yang berbeda dari sebelumnya.

Menurut Riza Noer Arfani, seorang ahli dari Universitas Gajah Mada, polarisasi politik pada pemilu kali ini kemungkinan tidak akan seintensif pada dua pemilu sebelumnya. Ini menjadikan potensi konflik baik dalam ranah horizontal maupun vertikal cenderung kecil. Polarisasi yang ekstrem hampir tidak terlihat, terutama dalam pemilu legislatif yang tidak menciptakan konflik yang signifikan di kalangan masyarakat.

“Kemungkinan polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level grassroot, orang sudah tidak benar-benar percaya dan mengandalkan media, sehingga potensinya lebih kecil,”  dilansir ugm.ac.id, Senin, 30 Oktober 2023.

Meskipun minimnya konflik adalah hal positif, Riza mencatat bahwa ini juga mencerminkan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam proses demokrasi. Terlepas dari atmosfer yang relatif damai, masih ada keprihatinan mengenai potensi erosi demokrasi, terutama jika gerakan masyarakat dan oposisi tidak cukup kuat.

Dr. Abdul Gaffar Karim, seorang dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, juga mencatat perbedaan yang signifikan dalam atmosfer pemilu kali ini. Dalam pemilu tahun 2014 dan 2019, pertarungan politik dan polarisasi telah mulai memanas jauh sebelum pemilu berlangsung, namun hal ini tidak tampak pada pemilu saat ini.

• Menengok Warehouse Sociolla, Gudang Berbasis Digital Terbesar di Tangerang
• Unjuk Rasa Pro-Palestina, Rusia Tutup Bandara Dagestan
• Dorong Kompetensi SDM, Kementerian BUMN Luncurkan School of Excellence

Perbincangan mengenai pemilu, mulai dari kemungkinan adanya dua putaran dalam pemilihan presiden, peran yang signifikan yang dimainkan oleh pemimpin partai politik, hingga isu politik dinasti, telah menjadi fokus utama beberapa waktu terakhir. 

Gaffar mengklaim wa;aupun perbincangan ini telah mengundang perhatian publik, ia juga menyatakan bahwa peluang terjadinya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat relatif kecil, terutama jika kita mempertimbangkan apa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024 menjadi sebuah tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Sementara minimnya konflik adalah hal positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar terwakili. Pemilu hanyalah tahap awal dari perjalanan yang lebih panjang dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.