Pangsa Pasar Ekonomi Syariah Masih Mentok di Angka 10 Persen

JAKARTA - Ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital untuk memperluas pangsa pasarnya. Selain digitalisasi, ada sejumlah celah pengembangan ekonomi syariah yang perlu diseriusi yakni industri wisata muslim hingga halal lifestyle.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatra di Medan, akhir pekan lalu. Menurut Juda, kunci keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital. “Sejumlah layanan yang bisa ditunjang dengan digitalisasi di antaranya sertifikasi halal serta digitalisasi keuangan sosial ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf)," ujarnya.

Sejumlah pengembangan ekonomi syariah juga perlu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. BI mencatat pangsa pasar keuangan syariah masih mandek pada angka 10% di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas. Di sisi lain, aspek literasi yang menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia juga masih pada posisi 23,3%. “Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah sebesar 50%,” ujarnya.

Berdasarkan survei BI, masyarakat Sumatra dengan literasi ekonomi syariah tertinggi adalah Sumatera Barat (66%), disusul Sumut, Aceh dan Jambi yang berkisar 20%. Oleh karena itu, pembenahan literasi menjadi aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah. “Selain itu, industri wisata muslim juga dapat dikembangkan untuk mendongkrak ekonomi syariah,” ujar Juda. 

• Reruntuhan Kapal Perang Inggris Era Perang Dunia II Ditemukan di Laut Celtic
• Naik Drastis, Ekspor Album K-Pop Capai Rp2 Triliun
• Gandeng Jepang, RS Dharmais Kembangkan Penyembuhan Kanker Paling Efektif

Pengembangan selanjutnya yakni praktik halal lifestyle yang didorong melalui program yang mendukung budaya dan perdagangan, termasuk oleh BI.  Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan festival kuliner dan peragaan busana yang menonjolkan busana tradisional Melayu khas Sumatra.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat membuat pemerintah terus berupaya memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal. “Khususnya bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis),” ujarnya. 

Dengan melihat potensi industri halal di Indonesia dan respons pasar global yang begitu besar, kolaborasi perlu dilakukan guna membangun ekosistem halal berkelanjutan, termasuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ekonomi syariah.  

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumut, Agus Tripiyono, menuturkan pemerintah Sumut dan BI secara konsisten bersinergi mengimplementasikan berbagai program pengembangan eksyar, termasuk ekosistem rantai halal. 

Jadi Katalis

Dengan program industri kreatif syariah atau IKRA, diharapkan memimpin industri Indonesia yang berorientasi internasional.  Adanya Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) juga diharapkan menjadi katalis bagi penguatan usaha bisnis pesantren Sumatera hingga nasional.

Salah satu implementasi digitalisasi bagi ekonomi syariah di Sumatra di antaranya adalah, penggunaan smart green house dan Internet of Things (IoT) dalam produksi pangan, khususnya tanaman holkikultura. 

Selain itu, sinergi Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia dalam adopsi pembayaran digital, salah satunya QRIS juga menjadi salah satu bentuk implementasi digitalisasi ekonomi syariah.