Pantauan KSSK, Stabilitas Sistem Keuangan Memasuki Kondisi Normal di Kuartal Empat 2021
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia sudah memasuki kondisi normal di kuartal keempat 2021.
Nasional
JAKARTA – Stabilitas sistem keuangan (SSK) dinilai memasuki kondisi normal pada kuartal keempat 2021 berdasarkan pantauan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat sebagai ketua KSSK, kondisi itu didukung oleh kasus COVID-19 yang sudah lebih bisa terkendali dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perkembangan kasus harian COVID-19 yang rendah pada triwulan IV 2021 mendorong pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga mendukung berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2022, Rabu, 2 Februari 2022.
- BANKING EVERYWHERE: Adu Strategi Bisnis Digital Banking Bank-Bank Kakap (Part 1)
- Grup MCAS: Anak Usaha NFCX Teken Kerja Sama Distribusi Produk Susu Olahan Asal China
- Investree Gandeng Bank BJB Kucurkan Kredit untuk Pelaku UKM di Jabar hingga Rp2 Miliar
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi itu tercermin pada perkembangan indikator dini hingga Desember 2021, di antaranya mobilitas masyarakat yang melampaui level prapandemi, keyakinan konsumen yang kuat, penjualan eceran yang meningkat, purchasing manager index (PMI) manufaktur yang bertahan di zona ekpansif, konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang meningkat, serta kinerja positif penjualan kendaraan bermotor dan semen.
Laju inflasi pun terpantau tetap rendah dengan IHK (Indeks Harga Konsumen) 2021 di level 1,87% (yoy), di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%. Surplus neraca perdagangan berlanjut di Desember 2021 dan secara akumulatif di tahun 2021 mencapai USD35,34 miliar. Sementara itu, cadangan devisa berada pada level USD144,9 miliar atau setara delapan bulan impor barang dan jasa.
Perkembangan tersebut turut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi global, keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang dinilai tetap kuat.
- Omicron Melonjak, Pemerintah Buka Pintu Perjalanan Internasional Mulai 4 Februari
- Dukung Penuh Pembangunan IKN, Ini Permintaan Masyarakat Kalimantan ke Jokowi
- Bappebti: Binary Option sebagai Trading Ilegal dan Tidak Memiliki Izin Resmi
Paket kebijakan terpadu KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha yang diterbitkan pada Februari 2021 pun turut berperan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Sinergi kebijakan yang bersifat across the board (berlaku untuk seluruh sektor) dan spector specific (berlaku untuk sektor tertentu) juga dapat berkontribusi dalam menjaga pemulihan ekonomi pada tahun 2021.
“Kebijakan across the board yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antara lain, insentif fiskal dan dukungan belanja Pemerintah untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha serta mendorong daya beli masyarakat,” papar Sri Mulyani.
Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan menjadi salah satu bentuk dorongan pemulihan ekonomi melalui intermediasi bank.
Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS telah mengimplementasikan kebijakan untuk memberikan keyakinan pada sektor perbankan dalam hal penyaluran kredit, mendukung likuiditas industri, menjaga kinerja, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Untuk mendukung kinerja perbankan sekaligus mendorong intermediasi, pemerintah telah melakukan penempatan dana di perbankan untuk memberikan multiplier effect terhadap penyaluran kredit hingga Rp458,22 triliun bagi 5,49 juta debitur pada 17 Desember 2021.
- DJP Jelaskan Alasan Ghozali Wajib Bayar Pajak meski Belum Ada Skema Pajak Kripto
- Wow! Semburan Lapindo Ternyata Menyimpan Harta Karun Mineral Langka
- Kadin Indonesia Ungkap 6 Bisnis yang Bakal Cerah di Tahun Macan Air
Walaupun stabilitas sistem ekonomi berada di kondisi normal, namun Sri Mulyani mengatakan bahwa masih ada potensi risiko baik dari sisi domestik maupun global.
"Potensi risiko dari sisi domestik terutama terkait kenaikan kasus Covid-19 sementara potensi risiko global antara lain gangguan rantai pasok di tengah kenaikan permintaan yang mendorong peningkatan tekanan inflasi terutama akibat kenaikan harga energi serta berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed dalam merespons tekanan inflasi AS yang meningkat serta peningkatan tensi geopolitik di kawasan Baltik," kata Sri Mulyani.