Pariwisata Bali Babak Belur, Uang Beredar Anjlok Rp2,25 Triliun

DENPASAR – Pandemi COVID-19 benar-benar memukul perekonomian Bali. Sektor pariwisata yang menjadi andalan Pulau Dewata babak belur terbukti dari jumlah peredaran uang yang anjlok tajam.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat uang yang beredar atau penggunaan uang kartal oleh masyarakat di Pulau Dewata pada triwulan I-2021 mengalami penurunan hingga Rp2,25 triliun atau 55% dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2020.

“Pada triwulan I tahun ini, permintaan uang atau outflow tercatat sebesar Rp1,75 triliun, sedangkan pada triwulan I-2020 sekitar Rp4 triliun,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, dilansir Antara, Kamis, 15 April 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Menurut Trisno, pandemi COVID-19 yang masih melanda wilayah Indonesia saat ini turut mempengaruhi kebutuhan uang yang beredar di masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Bali.

Dia menambahkan dari sisi inflow atau jumlah uang yang disetorkan masyarakat Bali ke Bank Indonesia yang tercatat sebesar Rp4 triliun pada triwulan I-2021 juga mengalami penurunan sebesar 31% dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,7 triliun.

“Dengan demikian selama triwulan I-2021 uang yang disetorkan atau inflow lebih besar daripada uang yang didistribusikan atau terjadi net inflow sebesar Rp2,25 triliun,” ucapnya.

Trisno mengatakan permintaan uang menurun karena geliat perekonomian di Bali masih terbatas akibat tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara dan menurunnya kunjungan wisatawan domestik.

“Jika melihat data kunjungan wisatawan ke Bali sebelum pandemi yang mencapai 16 juta jiwa per tahun, atau rata-rata sebanyak 1,3 juta jiwa per bulan, sekarang kunjungan wisatawan nusantara sangat terbatas,” ujarnya.

Oleh karena itu, permintaan barang dan transaksi menjadi berkurang, di samping juga karena masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Di bulan April ini ini masih ada PPKM, kemudian juga larangan mudik Lebaran di bulan Mei mendatang,” katanya. (SKO)