Parlemen AS Dorong Biden Batasi Investasi di China

JAKARTA - Ketua Komite Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden membatasi investasi AS ke China. Investasi tersebut terutama di sektor-sektor yang berpotensi merugikan keamanan nasional Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, Jumat 4 Agustus 2023, Mike Gallagher, seorang anggota Partai Republik yang mengepalai komite khusus tentang China, ingin pemerintahan Biden membatasi investasi pasar swasta dan publik yang mengalir ke China.

Imbauan itu menjadi upaya terbaru dari para anggota parlemen untuk mendorong Biden agar menetapkan pembatasan ketat pada investasi AS di China. Sejumlah sumber menyebutkan kemungkinan Biden akan mengadopsi pembatasan baru terhadap investasi ke China dalam beberapa pekan mendatang.

• Chelsea Dapat Jatah Rp386 Miliar dari Penjualan Tino Livramento ke Newcastle, Ini Alasannya
• Fakta Adhi Karya Soal Jembatan LRT yang Dinilai Salah Desain
• Semen Gresik Mampu Tekan Emisi Karbon di Wilayah Pabrik Rembang dan Blora

Selama lebih dari dua tahun, para anggota parlemen AS telah mendorong pemerintahan Biden untuk meningkatkan pengawasan terhadap investasi oleh perusahaan dan individu AS di China.

Gallagher menyatakan investasi AS di China dapat menimbulkan risiko keamanan nasional yang signifikan. Hal itu karena potensi menghadapkan warga Amerika pada risiko finansial yang konkret dan sistemik. “Serta membuat mereka menjadi terlibat, seringkali tanpa sadar dalam pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya. 

Pada bulan Juli, Reuters melaporkan pemerintahan Biden sedang menyelesaikan sebuah perintah eksekutif yang akan membatasi beberapa investasi di sektor-sektor termasuk semikonduktor canggih, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan.

AS Dituding Politisasi Isu

Gallagher menyatakan investasi di sektor-sektor utama yang relevan dengan keamanan nasional dan sentral/pusat bagi kemajuan teknologi China harus dibatasi dan memastikan modal AS tidak mendukung peningkatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Investasi AS, imbuhnya, juga jangan sampai untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok (CCP), sistem surveilans teknologi-totalitarian, atau memperdalam ketergantungan AS pada China dalam rantai pasokan yang kritis.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, mengatakan Amerika Serikat terlalu sering mempolitisasi isu teknologi dan perdagangan serta menggunakan hal tersebut sebagai alat dengan dalih keamanan nasional. "Kami akan mengikuti perkembangan dengan cermat dan tegas untuk mempertahankan hak dan kepentingan kami.”

Bulan lalu, Senat menyetujui undang-undang yang mewajibkan pemberitahuan tentang beberapa investasi keluar di China. Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, telah menyatakan bahwa pembatasan apapun terhadap investor AS "tidak boleh terlalu luas.”