<p>Unjuk rasa di Myanmar memprotes kudeta militer / Reuters</p>
Dunia

Pascakudeta Militer PDB Myanmar 2021 Turun dari Prediksi Awal

  • Beberapa pakar ekonomi menyatakan, jika PDB Myanmar pada 2021 akan turun dari prediksi sebelumnya akibat instabilitas politik pasca kudeta militer.

Dunia

Mochammad Ade Pamungkas

JAKARTA- Beberapa pakar ekonomi menyatakan, jika PDB Myanmar pada 2021 akan turun dari prediksi sebelumnya akibat instabilitas politik pasca kudeta militer.

Tantangan utamanya ialah investasi asing langsung atau foreign direct investment.

Kim Eng dari Maybank menduga produk domestic bruto (PDB) periode 2020-2021 akan bertumbuh 3%, lebih sedikit dari prediksi sebelumnya di angka 4,5%.

Di sisi lain Fitch Solution memotong prediksi PDB nya dari 5,6% menjadi kurang dari 2% pada periode 2020-2021.

Meskipun demikian, mengutip dari Business Times ekonom Linda Liu optimis jika ekonomi Myanmar tidak akan jatuh ke jurang resesi.

“Meskipun AS dan Uni Eropa mengenakan sanksi yang berat” ujar Linda pada Rabu, 10 February 2021.

Dilansir dari NPR, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang telah mengancam sanksi kepada pemimpin militer Myanmar sebagai respon dari kudeta awal Februari lalu.

Biden mengatakan bahwa di bawah administrasinya AS akan membekukan aset yang menguntungkan Myanmar. Termasuk bantuan perawatan kesehatan untuk masyarakat sipil.

Selain itu, Joseph Borell Kepala Kebijakan Luar Negeri UE  menyatakan jika pihaknya memberikan sanksi, demikian dilansir dari TRT World

Sanksi tersebut ialah berupa embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan visa bagi pejabat yang terlibat dalam kudeta militer tersebut,

Meskipun sanksi tersebut akan berimbas pada perlambatan ekonomi Myanmar, Linda Liu yakin negaranya tetap akan menjadi destinasi ekspor khusunya dari China dan Thailand.

Ia yakin tidak adanya tanda jika China dan ASEAN akan merespon kudeta militer dengan sanksi atau restriksi pada investasi dan perdagangan.

Namun, Fitch telah memperingatkan bahwa estimasi ekspor  akan berada di bawah tekanan dalam jangka pendek.

Selain itu adanya kemungkinan gangguan pasokan dan biaya operasional yang lebih tinggi setelah kudeta militer.