PBB Keluarkan Resoluisi Global Solidarity to Fight COVID-19

NEW YORK – Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) “Global Solidarity to Fight COVID-19” berhasil diputuskan secara aklamasi, Rabu. 2 April 2020.

Hal ini merupakan pertama kalinya Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss ikut andil meloloskan resolusi tersebut.

Produk pertama PBB terkait COVID-19 tersebut menekankan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global virus corona.

“Dalam situasi prihatin seperti ini, sangat diperlukan kesatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional untuk merespons COVID-19 secara tepat dan kolektif,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan resmi, Rabu, 2 April 2020.

Selain itu, resolusi ini juga menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa PBB sebagai organisasi universal memiliki peran sentral untuk mengkoordinasikan respons global. Dengan demikian, diharapkan setiap negara dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani krisis ini.

Menurut Retno, peran PBB telah tercermin dalam resolusi, seperti meminta kerja sama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerja sama pengetahuan para ilmuwan, dan praktik setiap negara.

Secara khusus, resolusi tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh pekerja di bidang kesehatan, profesi medis, dan para peneliti yang terus bekerja dalam situasi yang sulit.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk PBB Dian Triansyah Djani juga mengungkapkan, diplomasi Indonesia di PBB masih tetap berjalan di samping negara-negara anggota yang lainnya.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam bidang dipromasi kesehatan. Hal itu dibuktikan melalui posisi Indonesia yang menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health Initiative, suatu forum yang membahas dan memprakarsai isu kesehatan dan kebijakan politik multilateral.

“Indonesia juga menjadi anggota Executive Board WHO yang ikut terlibat dalam membahas dan memutuskan arah kebijakan di sana,” ujar Dian.