Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Akan Gunakan APBN 2023 Sebesar Rp30 Triliun
- Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia resmi akan berpindah dari semula berada di Jakarta nantinya akan berada di Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan adanya pemindahan ini, pemerintah akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp27 triliun sampai Rp30 triliun untuk proses pembangunan IKN baru.
Nasional
JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia resmi akan berpindah dari semula berada di Jakarta nantinya akan berada di Nusantara, Kalimantan Timur. Dengan adanya pemindahan ini, pemerintah akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp27 triliun sampai Rp30 triliun untuk proses pembangunan IKN baru.
Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa di dalam APBN tahun 2023 sudah mencadangkan uang untuk belanja pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintah, dan simpul konektivitas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Tidak hanya pembangunan untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru saja, APBN untuk tahun 2023 juga akan digunakan untuk infrastruktur berbagai program-program penting pemerintah, yakni perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, dan jaringan irigasi.
Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.
- Bertempur di Perang Ukraina, Ini Kekurangan dan Kelebihan MiG-29 Fulcrum
- KAI Pastikan Kesiapan LRT Jabodebek Jelang Soft Launching, Berikut Rinciannya
- Sempat Dirahasiakan, Ledakan di Langit Papua Nugini Tahun 2014 Ternyata Objek Antarbintang
Infrastruktur konektivitas juga mendapatkan anggaran belanja pemerintah seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara. Di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS juga akan mendapatkan anggaran belanja dari pemerintah.
“Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap dengan adanya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah bisa terus terjaga secara efisien dan terkendali sehingga benar-benar dialokasikan untuk belanja yang produktif.
“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” tutup Menkeu.