Pembangunan Infastruktur Kian Masif, Jokowi Sebut Pembebasan Lahan jadi Ganjalan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, peringkat daya saing RI naik menjadi posisi ke-34 dari sebelumnya di angka 44. Hal ini diakui Jokowi karena pembangunan infrastruktur yang kian masif tahun ke tahun.

Jokowi mengatakan seiring masifnya pembangunan jangan sampai ada yang mangkrak termasuk Proyek Strategis nasional (PSN).

"Sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 (peringkat) itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur," kata Jokowi dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, pada Rabu 13 September 2023.

• Jokowi Lantik Kepala Bakamla dan Badan Karantina Indonesia 
• Ditutup Besok, Simak Link, Persyaratan, Jadwal Pelaksanaan dan Pengumuman PCPM 38 Bank Indonesia
• Muhammadiyah: Batalkan PSN Rempang!
• 6 Perubahan Besar Teknologi Apple di iPhone 15, Upgrade Smartphone Gak Nih?

Dalam paparannya Jokowi mengatakan, dalam 8 tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang telah dibangun. Di mana telah menyerap 11 juta tenaga kerja, hal inilah yang menjadi faktor peningkatan daya saing Indonesia di mata Dunia.

Pembebasan  Lahan jadi Ganjalan

Orang nomor satu di Indonesia ini mengaku, meski daya saing naik nyatanya masih juga mengalami sejumlah tantangan termasuk dalam pembangunan PSN.

Hal yang paling sering menjadi ganjalan adalah dalam pembebasan lahan dalam pengerjaan PSN. Kondisi di lapangan diakui rumit. Salah satu contohnya yang sedang ramai adalah bentrok lantaran warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Jokowi mengapresiasi Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), urusan pertanahan semakin cepat selesai.

Berdasarkan hal tersebut, Jokowi pun meminta agar seluruh PSN dapat selesai pada semester I 2024. Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi secara seksama pembangunan PSN.

Jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk merespons cepat dan menemukan solusi jika ditemukan masalah dalam pembangunan PSN.
Namun dengan catatan, tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengawal PSN. Pemerintah mengerjakan PSN untuk memberi manfaat bagi masyarakat bukan malah membuat rakyat menderita.