Pembangunan Smelter Terseok Karena Ini

JAKARTA – Pembangunan 52 smelter di Indonesia membutuhkan daya sebesar 4,7 giga watt (GW). Namun dari 52 target pembangunan smelter baru 17 yang terealisasi.

Sebabnya adalah pasokan listrik yang sebesar 4,7 GW belum terpenuhi untuk pembangunan smelter tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya sudah memetakan pasokan energi listrik untuk pembangunan smelter. Selebihnya adalah terkait pendanaan dan peraturan daerah.

“Kekurangan pasokan listrik ini berdampak pada pembangunan smelter, di mana progresnya mengalami keterlambatan,” kata Arifin.

Arifin memaparkan bahwa terdapat tiga hal yang akan dicoba pihaknya dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk proyek-proyek smelter tersebut.

“Pertama, pemenuhan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kedua, Pemenuhan pengembang smelter. Ketiga, kerjasama pengembang smelter dengan non-PLN,” jelasnya.

Menurut Arifin pada tahun ini ditargetkan pembangunan smelter sebanyak 21 smelter. Kemudian tahun 2021 ditargetkan menjadi 48 smelter, tahun 2022 ditargetkan 50 smelter. Jumlah itu akan terus meningkat sampai tahun 2023 sebayak 52 smelter. “Untuk mencapai target 52 smelter masih perlu dibangun 35 smelter lagi,” pungkas Arifin.

Dari 52 industri smelter yang terbangun, proyeksi kebutuhan listrik sebesar 4.798 MW tersebar di beberapa wilayah. Antara lain Bengkulu (5 MW), Banten (68,5 MW), Jawa Barat (39 MW), Jawa Timur (821,9 MW). Kemudian Nusa Tenggara Barat (300 MW), Nusa Tenggara Timur (20 MW), Kepulauan Riau (45 MW), Kalimantan Barat (499 MW). Selanjutnya Kalimantan Selatan (10 MW), Sulawesi Tengah (959 MW), Sulawesi Tenggara (1.053 MW), Maluku dan Maluku Utara (941 MW).

Adapun 52 smelter tersebut terdiri atas 29 smelter nikel, 9 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, dan 4 smelter timbal dan seng.

Sementara itu pada Desember 2019 lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN) telah menyatakan kesiapannya dalam penyediaan pasokan tenaga listrik untuk pembangunan smelter. Bahkan Sripeni Inten Cahyani Plt Direktur Utama PLN menyatakan pihaknya siap dikenai penalti jika pasokan tidak tersedia.

“Seiring dengan industri smelter yang berkembang, kami juga mohon komitmennya. Sama-sama, kapan pun PLN akan best effort siapkan listrik. Apabila tidak siap, kami siap dipenalti,” ungkap Sripeni.

Terkait penyediaan pasokan listrik, Sripeni menyebutkan pihaknya telah koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya adalah untuk mengkaji bentuk perjanjian kerja sama dengan tujuan memudahkan pembebasan lahan transmisi.

“Transmisi merupakan upaya pertama PLN untuk mendukung industri smelter. Sebagai langkah awal, kami berencana akan menggenjot transmisi di daerah Sulawesi untuk mengebut pembangunan Industri Smelter bagian Timur,” tutup Sripeni.