Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Pengusahaan Jalan Tol
Infrastruktur

Pembangunan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami Dimulai 2024

  • Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami dijadwalkan dibangun selama 33 bulan dimulai pada Juli 2024 hingga Maret 2027.

Infrastruktur

Bintang Surya Laksana

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami akan mulai dibangun pada tahun 2024 mendatang. Jalan tol tersebut disebutkan dibangun dalam rangka mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. 

Pembangunan jalan tol tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami pada Selasa, 17 Oktober 2023 di Auditorium Kementerian PUPR seperti dikutip dari keterangan resmi.

Perjanjian Penjaminan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ditandatangani oleh Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), M. Wahid Sutopo selaku penyedia penjaminan pemerintah dan Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspressway, Omar Dani Hassan selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dibentuk oleh pemenang lelang yaitu konsorium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya dan PT Acset Indonusa. 

Sedangkan Perjanjian Regres ditandatangani oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo.

Sebelumnya pada 11 Oktober 2023 lalu juga telah ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir – Ulujami oleh Kepala BPJT dengan Direktur Utama PT. Jakarta Metro Ekspressway dan disaksikan oleh Direktur Bisnis PT. PII.

Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami dijadwalkan dibangun selama 33 bulan dimulai pada Juli 2024 hingga Maret 2027 dan akan beroperasi pada April 2027. Jala  tol sepanjang 21,6 km tersebut akan dibangun dengan biaya investasi sebesar Rp21,26 triliun dan masa konsensi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

“Jalan tol ini akan memiliki 3 on/off ramp yaitu on/off ramp yang tekoneksi dengan jalan arteri Pondok Indah, on/off ramp terkoneksi jalan arteri Bampu Apus, serta off ramp terkonseksi jalan Tol Jagorawi sehingga diharapkan dapat mengurangi beban kepadatan lalu lintas di JORR eksisting,” jelas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir.

Mengejar Ketertinggalan

Basuki menyebutkan pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dan menyiapkan Indonesia maju pada 2045 mendatang.

“Walaupun jalan tol di indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju indonesia maju pada tahun 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi,” ujar Basuki.

Basuki berpesan khususnya kepada BUJT agar memperhatikan tata kelola serta kualitas dan estetika pada proyek Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini.

“Saya mengajak kita semua untuk memperbaiki atau meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan bersih, tidak ada mark up, tidak ada korupsi. Estetika jalan tol juga masih perlu ditingkatkan, selalu perhatikan lingkungan dan perbanyak penghijauan. Saya ingin Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini bisa menjadi pilot atau percontohan untuk jalan tol yang lebih baik dan maju” ujar Basuki.

Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspressway, Omar Dani Hassan menyebutkan proyek JORR Elevated Cikunir-Ulujami saat ini merupakan salah satu proyek pembangunan jalan tol yang cukup besar di Jakarta.

“Di dalam menjalankan investasi di bidang infrastruktur, pengelolaan aspek environmental, social, and governance (ESG) berperan penting hampir diseluruh proses, baik di masa pembangunan sampai dengan pengoperasiannya yang bertujuan untuk membangun konektivitas masa depan," sebut Omar.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo sebagai Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, akan memberikan jaminan yang mencakup risiko seperti keterlambatan pengadaan lahan, keterlambatan penyesuaian tarif, risiko politik sementara, dan risiko politik permanen dalam upaya memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para investor yang berinvestasi dalam proyek jalan tol ini.

Sutopo menyampaikan harapannya denhgan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang merupakan bagian dari pendanaan inovatif dalam proyek jalan tol ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini sangat dibutuhkan. 

“sehingga akan meningkatkan dampak positif yang dirasakan masyarakat, salah satunya dengan kelancaran lalu lintas sehingga mobilitas dan distribusi di masyarakat lebih optimal serta dampak ekonomi pun meningkat,” kata Sutopo.