Pemerintah Akui Butuh Rp22 Triliun untuk Capai Elektrifikasi 100 Persen
- Hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara
Energi
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) subsektor Ditjen Ketenagalistrikkan (Gatrik) mengungkapkan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) 100 persen membutuhkan biaya hingga Rp22,08 triliun hingga 2025.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, hingga akhir tahun 2023 realisasi rasio elektrifikasi (RE) mencapai 99,78%, sedangkan rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83%.
"Kami sudah hitung bersama PLN, kita sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam 2 tahun ke depan, sampai 2025 ada Rp22,08 triliun," katanya konferensi pers terkait capaian kinerja sektor Gatrik dan EBTKE tahun 2023 di Gedung Direktorat Ketenagalistrikkan pada dilansir Jumat, 19 Januari 2024.
- Program Cofiring di 43 PLTU, Kurangi Emisi Karbon 1,1 Juta Ton
- Minat Investor pada ESG di AS Stabil Meski Ada Kritik
- MIND ID Dukung Kejagung Usut Tuntas Rekayasa Jual-Beli Emas Antam oleh Budi Said
Jisman menyebut, dari sekitar Rp22, 08 triliun akan difokuskan menjadi tiga hal, yaitu dengan perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59%. Kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33%, pada umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah baterai, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.
Lebih jauh program dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yaitu APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08%.
Lebih lanjut, Jisman mengatakan dari jumlah RE yang mencapai 99,78% pada tahun 2023, sebanyak 98,32% listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46% sisanya berlistrik non-PLN, seperti dari program-program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), maupun program dari Kementerian lain menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk di remote area.
Hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara sebanyak 140 desa belum dialiri listrik. Dari jumlah tersebut, 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.