Pemerintah Bakal Nyicil Lagi PPKM? Ini Evaluasi Jokowi

JAKARTA -- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir hari ini. Namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan seperti apa nasib PPKM, apakah diperpanjang lagi atau mestinya berhenti.

Dalam konferensi pers virtual, Minggu, 15 Agustus 2021, Jokowi mengevaluasi kinerja PPKM dalam menekan kasus COVID-19 di Indonesia selama sepekan terakhir.

Menurut Jokowi, PPKM yang berlaku sejak 9 Agustus lalu setidaknya telah menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit.

• Kurangi Kesalahan Administrasi, DJP Tambahkan Dokumen SSP
• Kabul Jatuh, Taliban Menyatakan Perang telah Berakhir
• Harga Emas Hari Ini: Stagnan di Level Rp942.000

Selain terlihat di seluruh provinsi di Pulau Jawa, penurunan BOR juga tampak secara nasional. Dimana secara nasional, BOR nasional berada di angka 48,14 persen.

"Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen. Di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen, di Banten 33,4 persen, di Daerah Istimewa Yogyakarta 54,7 persen," ujar Jokowi dalam keterangannya.

Kepala Negara belum memberi sinyal perpanjangan atau pemberhentian PPKM, namun meminta segenap komponen mempercepat vaksinasi dan pelacakan.

Jokowi menyebut, vaksinasi harian secara nasional telah mencapai 1,6 juta suntikan dalam satu hari pada 15 Agustus. Namun dia meminta agar terus memperbanyak vaksinasi hingga mencapai 2 juta dosis per hari.

Jokowi juga meminta untuk dilakukan isolasi terpusat yang memegang peranan penting dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Demikian juga dengan pengetesan dan penelusuran kasus konfirmasi positif COVID-19 yang diminta untuk terus ditingkatkan.

"Seminggu terakhir, saya melihat angka testing kita berkisar di antara 130 ribu sampai 140 ribu dan untuk indikator tracing kita di antara 5 sampai 7. Meskipun ini masih berada di kategori sedang, tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan," paparnya.

Selain itu, Jokowi kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengatur kembali harga tes polymerase chain reaction (PCR) dalam mendiagnosis kasus konfirmasi COVID-19.

Dia berharap harga tes PCR yang terjangkau bisa memperbanyak jumlah orang yang dites.

"Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000," ucapnya.

Jokowi pun mendesak agar hasil tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu cepat.

"Saya juga minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan," tegasnya.