Pemerintah Diminta Hitung Ulang Anggaran Ibu Kota Baru

JAKARTA - Pemerintah diminta menghitung ulang, menyesuaikan hingga menunda anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dikarenakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 lebih dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anis Byarwati mengatakan, anggaran IKN bukanlah prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyear). Menurutnya, APBN 2023 sebaiknya difokuskan untuk kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan ekonomi nasional.

“APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi,” ujar Anis dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 14 Juni 2022.

• Mantap! Kawasan Kumuh di Gresik Bakal Disulap jadi Ikon Baru Wisata
• Pasar Kripto Bergerak Variatif, Bitcoin Masuk Jajaran Top Losers
• Start Up Sampingan Digaet J&T Cargo untuk Rampingkan Biaya Operasional

Anis juga menyoroti mengenai ekonomi hijau yang terkait Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (BI). Menurutnya, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan pada 2023 karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

 “Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis.

Dia menyebut perlunya pendekatan baru pada sektor agro maritim melalui transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Selain itu, perlu diperhatikan juga terkait reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja. Sehingga, dapat terlaksana cara kerja baru yang berbasis teknologi dan lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan.