Pemerintah Gandeng IFC Tingkatkan Tata Kelola BUMN

JAKARTA – Kementerian BUMN bekerja sama dengan anggota World Bank Group, International Finance Corporation (IFC) untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam peranan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN,

Kerja sama ini ditandai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dan Regional Director IFC East Asia & Pacific Vivek Pathak Senin, 13 Juli 2020 melalui digital conference.

Turut hadir dalam penandatangan Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin. Budi berharap, kerja sama ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas penerapan GCG pada BUMN utamanya terkait peningkatan peran dan profesionalitas Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Dengan semakin membaiknya GCG tersebut, kami yakin kedepan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam hal mendorong efisiensi dan efektifitas operasional serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri,” tutur Budi.

Budi menambahkan, Nota Kesepahaman bersama ini ditujukan agar kedua pihak dapat saling mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Terutama  dengan mewujudkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya, serta mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi di BUMN.

Azam Khan, Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia dan Timor Leste menjelaskan, nilai aset BUMN di Indonesia melebihi setengah produk domestik bruto (PDB) negara ini. Untuk itu, Azam menilai, memperbaiki tata kelola adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh persetujuan atas arah kebijakan perusahaan.

“Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia dan bangga dapat bermitra dengan Kementerian BUMN dalam misi penting ini,” ungkap Azam.

Dalam kerja sama ini, akan ada pelatihan tata kelola perusahaan, penilaian tata kelola perusahaan dan pemberian masukan. Serta rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN sesuai dengan standar internasional yang berlaku. IFC sendiri akan menggunakan sumber daya World Bank Group.

BUMN sebagai salah satu lokomotif pergerakan ekonomi Indonesia berperan besar terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik yang selaras dengan 5 program prioritas Kementerian BUMN, yaitu peningkatan nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta.

Penandatanganan ini menjadi perwujudan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia.