Pemerintah Guyur Masyarakat Rp762 Triliun, Berikut Rincian Belanjanya

JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan Rp762,1 triliun belanja negara langsung ke masyarakat selama semester pertama tahun 2024. Jumlah tersebut mencapai 76,4% dari total belanja dari total belanja negara dan belanja pemerintah pusat.

Diketahui belanja negara semester I-2024 sebesar Rp1.398 triliun, sementara itu total belanja pemerintah pusat mencapai Rp997,9 triliun. 

“Belanja negara semester I yang mencapai Rp1.398 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp997,9 triliun, sebanyak Rp762,1 triliun langsung dinikmati masyarakat,” terang Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.

Menurut Sri Mulyani berbagai program dan sektor menerima alokasi dana untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akseleratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan,” terang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Said Abdullah dalam kesempatan yang sama.

Tujuh Pos Belanja

1. Perlindungan Sosial

Untuk mengurangi angka kemiskinan dan melindungi masyarakat rentan, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program perlindungan sosial. 

Di semester I 2024 ini, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun.

Sementara Kartu Sembako mendapat alokasi Rp22,2 triliun. Kedua program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dengan memberikan bantuan tunai dan kebutuhan pokok.

2. Bantuan Pendidikan

Untuk mendukung kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah juga menggelontorkan dana pendidikan dengan menyalurkan anggaran kedalam beberapa program di semester I 2024.

Program Indonesia Pintar (PIP) menerima Rp8,1 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mendapatkan pendanaan Rp6,8 triliun. 

Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memperoleh anggaran Rp5,6 triliun dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapatkan Rp2,6 triliun.  

3. Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas program presiden Jokowi.

Di semester I 2024, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp75,2 triliun di pos belanja ini. 

Dana ini digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, rel kereta, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rumah susun, gedung pendidikan tinggi, dan satelit. 

Pembangunan infrastruktur sejak awal meenjadi ambisi Jokowi untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Kesehatan

Di sektor kesehatan, pemerintah menyalurkan Rp23,2 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). 

Program ini dimaksudkan untuk memberikan akses kesehatan memadai kepada masyarakat kurang mampu.

Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 249,67 juta orang. 

Dari total peserta JKN tersebut, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendominasi dengan jumlah 111,14 juta orang. 

Jumlah tersebut setara dengan 44,51% dari keseluruhan peserta JKN. 

Besarnya jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan program JKN yang menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia.

5. Sektor Energi

Subsidi energi juga memperoleh bagian signifikan disemester I 2024.

Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp8,7 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Rp34,2 triliun untuk LPG 3 kg.

Subsidi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga energi dan mendukung daya beli masyarakat.

6. Sektor Pertanian

Disektor pertanian, pemerintah menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian senilai Rp901,1 miliar serta subsidi pupuk sebanyak 3,1 juta ton. 

7. Bantuan UMKM

Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur. 

Peran UMKM sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilansir data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia pada tahun 2023. 

UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara dengan Rp9.580 triliun. 

Selain itu, sektor UMKM juga menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja, dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. 

Peran krusial ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Pemerintah Perlu Hati Hati Kelola APBN

Said Abdullah mengungkap, proyek-proyek yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja perlu dipertimbangkan ulang. 

“Mencermati Laporan Realisasi APBN semester I-2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” terang Said.

Menurutnya, penting bagi pemerintah baru untuk meninjau kembali proyek-proyek yang sedang berjalan dan memastikan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

“Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” tutup Said.