Pemerintah Habiskan Rp141,4 Triliun pada Januari 2023, untuk Apa Saja?
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan selama Januari 2023 telah menghabiskan sebanyak Rp141,4 triliun untuk belanja negara. Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan/lembanga hingga lainnya.
Nasional
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan selama Januari 2023 telah menghabiskan sebanyak Rp141,4 triliun untuk belanja negara. Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan/lembanga hingga lainnya.
Bendahara negara ini merinci, dari total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp83,2 triliun atau 3,7% dari total pagu belanja pusat seluruh 2023. Untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L)dana yang digelontorkan sebesar Rp28,7 triliun, non K/L Rp54,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp58,2 triliun.
"Belanja non K/L, telah mencapai Rp54,5 triliun, terutama untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non energi. Jadi belanja non K/L sangat besar untuk pembayaran pensiun dan subsidi non energi," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Rabu, 22 Februari 2023.
- Harga Tiket Konser The Strokes di Jakarta & Cara Pemesanannya
- RAPIMNAS FSP RTMM-SPSI: Revisi PP 109 Tahun 2012 Abaikan Kepentingan Ekonomi dan Sosial
- Mantap! Penerimaan Pajak Awal Tahun 2023 Tembus Rp162,23 Triliun
Lalu untuk realisasi anggaran per Januari 2023 juga digunakan untuk anggaran kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Belanja untuk kesehatan menghabiskan Rp5,3 triliun. Terutama untuk bantuan untuk iuran JKN seluruh keluarga-keluarga miskin anggota keluarganya mendapatkan kartu BPJS untuk 96,7 juta peserta.
Serta untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan polri, belanja non K/L pembayaran seluruh jaminan kesehatan PNS, TNI, Polri mencapai Rp870 miliar.
Selanjutnya anggaran Rp900 miliar digunakan untuk anggaran ketahanan pangan, di mana pemanfaatannya digunakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sri Mulyani berharap realisasi anggaran ketahanan pangan ini juga bisa menekan harga beras yang tengah mengalami lonjakan.
"Untuk PUPR pembangunan bendungan dari irigasi Rp 630 miliar, dan Kementan Rp 125 miliar serta KKP 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan K/L. Kita berharap harga pangan, beras diharapkan bisa stabil," tambahnya.
Realisasi paling besar digunakan pada anggaran perlindungan sosial Rp14,6 triliun. Rinciannya belanja K/L Rp3,9 triliun untuk Kementerian Sosial menyalurkan bansos bencana asistensi penyandang disabilitas.
Selain itu, juga digunakan Kementerian Agama untuk beasiswa di lingkungan kementerian tersebut. Sementara belanja non K/L dihabiskan Rp10,7 triliun yang digunakan untuk membayarkan subsidi KUR.