Pemerintah Inggris Tunda Peraturan Ramah Lingkungan, Developer Rumah Untung Pemilik Buntung

JAKARTA - Pemerintah Inggris menunda peraturan ramah lingkungan setelah perdana menteri, Rishi Sunak, mengumumkan pembatalan kebijakan net zero bulan lalu.

Kebijakan ini dinilai akan lebih menguntungkan para pembangun rumah dan merugikan pemilik rumah. Sebab, para pembangun rumah dan developer properti di Inggris telah mendapatkan keuntungan hingga miliaran poundsterling selama delapan tahun terakhir di bawah pemerintahan Partai Konservatif. 

Penundaan ini terlihat menguntungkan developer namun tidak dengan pemilik rumah dan pembayar pajak. Buntut dari penundaan ini membuat para pemilik rumah dan pembayar pajak harus membayar puluhan miliar pound untuk menjadikan rumah yang baru dibangun memenuhi standar rendah karbon. Artinya tagihan energi dan gas rumah kaca bagi penduduk menjadi lebih tinggi.

• TikTok Uji Coba Langganan Bebas Iklan
• Kekeringan Global Hambat Penurunan Emisi Karbon di Sektor Energi
• Harta Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Jadi Kuasa Hukum Mentan

Dikutip TrenAsia.com dari laman The Guardian pada Jumat, 6 Oktober 2023, sektor konstruksi telah menghemat setidaknya £15 miliar atau Rp284 kuadriliun (kurs Rp18.959) sejak tahun 2015 karena membangun rumah sesuai standar lama. Standar ini memiliki karbon tinggi, tanpa panel surya dan baterai, pompa panas, dan insulasi yang efektif. 

Yang menjadi masalah adalah ketika nantinya pemilik rumah dibebankan untuk memperbaiki rumah sesuai standar baru guna mencapai target nol emisi gas rumah kaca di tahun 2050. Analis The Guardian menyebut biaya yang harus dikeluarkan pemilik rumah bisa mencapai £45 miliar.

Membangun rumah baru dengan standar rendah karbon dinilai lebih murah dibandingkan melakukan retrofit yaitu penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. 

Pakar lingkungan hidup memperkirakan biaya pembangunan untuk memasang barang-barang seperti pompa panas sumber udara, panel surya dan baterai, serta insulasi, akan mencapai sekitar £8,5 ribu atau setara Rp161 juta. Namun, bagi seorang pemilik rumah untuk memperbaiki tempat tinggalnya dengan standar yang sama akan menelan biaya sekitar £33 ribu atau setara Rp625,67 juta. 

Sejak tahun 2015, pemerintahan Konservatif telah mengambil beberapa keputusan yang menghemat uang bagi para pembangun rumah, namun bertentangan dengan target ramah lingkungan di Inggris. Keputusan-keputusan ini meliputi:

• Menolak untuk mewajibkan rumah baru dibangun dengan pompa panas dan bukan boiler gas, sehingga sebagian besar rumah baru terhubung ke jaringan gas.
• Menolak untuk mewajibkan rumah baru dibangun dengan panel surya .
• Menunda peraturan bangunan yang lebih ketat tentang isolasi.
• Menunda “standar rumah masa depan” untuk memastikan rumah baru bebas karbon.
• Terus mendukung hidrogen untuk pemanasan rumah , setelah para ahli memperingatkan bahwa hal itu akan mahal dan tidak praktis .
• Mencoba menghapus peraturan nutrisi yang akan memaksa pembangun rumah untuk membersihkan aliran air.

Untuk diketahui, menurut analisis eksklusif Guardian setidaknya 10% donasi yang diterima oleh Partai Konservatif sejak 2010 berasal dari pengembang properti, taipan real estate, dan pihak lain yang terkait dengan industri konstruksi, 

Analisis The Guardian menemukan bahwa pembangun rumah, pengembang, dan taipan real estate telah menyumbangkan hampir £40 juta atau setara Rp758 triliun kepada Partai Konservatif sejak 2010, ketika koalisi Konservatif dan Demokrat Liberal mulai menjabat.