Pemerintah Kembangkan 821 Unit Hunian Wisata di Borobudur

JAKARTA - Pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan 821 unit rumah dengan fungsi usaha dan tanpa fungsi usaha dengan anggaran Rp150 juta. Hal tersebut untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan saat ini telah menyelesaikan pengembangan sarana hunian pariwisata (sarhunta) di kawasan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Kepala BP2P Jawa III, Salahudin Rasyidi, menuturkan setiap rumah mempresentasikan desain rumah adat setempat dan berkelompok. Konsep desain Sarhunta DPSP Borobudur juga mengaplikasikan elemen-elemen budaya, dan evaluasi pengembangan satu koridor utama agar menciptakan suasana khas daerah pariwisata yang berbudaya. 

Selain itu, Sarhunta DPSP Borobudur harus disiapkan untuk menyambut wisatawan setelah COVID-19. “Untuk proses perencanaan, kami melibatkan tim ahli untuk mengonsepkan penataan DPSP Borobudur termasuk sarhunta," ujar Salahudin dikutip dari pu.go.id, Senin 17 Juli 2023. 

• Ingin Tahu Style Galau Era 80an? Simak 5 Lagu Lawas Ini
• Bandung Belajar ke Medan Soal Pengelolaan Perusahaan Daerah
• Belum Setahun, Ratusan Gugatan PKPU Masuk di PN Jakarta Pusat

Sementara ciri khas elemen fisik yang diaplikasikan dalam pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur antara lain, pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan Bumbungan Kalpataru, teras homestay, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan furniture, kamar mandi standar internasional,  serta pot dan gentong untuk cuci tangan.

Dalam pengembangan sarhunta DPSP Borobudur, terdapat dua jenis penerima yaitu rumah dengan fungsi usaha dan tanpa fungsi usaha. Untuk perbaikan dan pengembangan rumah dengan fungsi usaha, pemerinta mengalokasikan anggaran Rp115 juta, sedangkan untuk perbaikan rumah tanpa fungsi usaha Rp35 juta.

Salahudin mengatakan ada 821 unit sarhunta yang bakal dikembangkan. "Sebanyak  439 unit rumah yang tersebar di empat desa, tidak memiliki fungsi usaha tetapi memiliki keseragaman elemen budaya. Sisanya, 382 unit rumah yang tersebar di 15 desa memiliki fungsi usaha. Mulai dari homestay, kafe, hingga galeri kesenian,” ujar Salahudin.

Dampak Ekonomi

Setelah konstruksi pengembangan sarhunta di DPSP Borobudur rampung pada akhir 2020, Kementerian PUPR  berkolaborasi dan mendorong peran pemerintah daerah setempat untuk melakukan pendampingan pemanfaatan dan pengelolaan pelaksanaan program dalam memberikan pelayanan wisatawan.

Selain itu, pemerintah daerah berperan membantu pendampingan pemasaran (marketing) homestay dan bisnis UMKM melalui media digital dan melakukan berkolaborasi dengan BUMDes yang ada untuk bekerja sama dengan Balai Ekonomi Desa huna meningkatkan okupansi (hunian) tamu.

Pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata, khususnya penyediaan usaha pondok wisata dan usaha wisata lainnya oleh masyarakat bagi wisatawan. Hal ini supaya dampak ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.