Pemerintah Masih Mengkaji Vaksinasi COVID-19 Secara Mandiri
JAKARTA- Pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Wacana ini mencuat sebagai upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal. “Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan ‘Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?’ Ini yang baru kita akan putuskan,” kata Presiden Joko Widodo pada pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 Kamis 21 Januari 2021. “Kita perlu mempercepat, […]
Nasional & Dunia
JAKARTA- Pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Wacana ini mencuat sebagai upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal.
“Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan ‘Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?’ Ini yang baru kita akan putuskan,” kata Presiden Joko Widodo pada pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 Kamis 21 Januari 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
“Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?” kata Presiden melalui telekonferensi video.
Menurut Presiden bahwa mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik. “Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan,” katanya.
Pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19. Presiden mengatakan bahwa pemerintah berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mengendalikan penularan virus corona.
Ia mengatakan, bila satu petugas vaksinasi bisa memvaksinasi 30 orang setiap hari maka dalam sehari hampir satu juta orang bisa divaksin.
Target 181,5 Juta Penduduk
Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19.
Vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021 dengan sasaran 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, sebanyak 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia.
Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan target 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari beberapa produsen vaksin, termasuk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.