Pemerintah Pastikan Tak Ada Transmigrasi Nasional ke Papua

JAKARTA - Protes terkait rencana transmigrasi ke tanah Papua terus bergema di kalangan masyarakat, terutama dari kelompok Orang Asli Papua (OAP). Mereka khawatir akan dampak sosial, ekonomi, dan budaya jika penduduk luar Papua masuk ke wilayah mereka. 

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua. 

“Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua” terang Sulaiman di Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

Kementerian Transmigrasi, saat ini tengah fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi di Papua untuk memastikan program transmigrasi lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk lokal.

• Tiga Sektor Utama Penyerap Dana Pendidikan Rp463,1 Triliun
• Amerika Dukung Indonesia Gabung OECD, Berikut Sederet Manfaatnya
• Viral Pria Rendahkan Siswa di Surabaya, Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

"Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan," Tambah Sulaiman.

Sulaiman mengungkap pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di Papua, terutama empat kawasan yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi, mengembangkan infrastruktur, dan mendukung perekonomian lokal.

Menteri Iftitah juga menekankan setiap program transmigrasi yang dilaksanakan di Papua akan berfokus pada transmigrasi lokal. Artinya, program ini hanya akan melibatkan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam Papua, sesuai dengan regulasi yang sudah ada.

Salah satu aspek penting dalam program ini adalah peningkatan kompetensi para transmigran. Kementerian akan menyediakan pelatihan yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan karakter agar para transmigran dapat menjadi lebih mandiri dan siap bersaing.  

Ramai di Protes Orang Asli Papua

Penolakan terhadap program transmigrasi ke Papua semakin meluas. Benny Pakage, Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah, menegaskan penolakan tersebut, mengingat dampak buruk yang telah dirasakan sejak dimulainya program transmigrasi pada era kolonial Belanda pada 1902. 

Protes juga dilontarkan oleh Ikatan Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan (IMAPA Kalsel) melalui aksi demonstrasi di Banjarbaru pada 9 November 2024, yang menilai transmigrasi merugikan masyarakat asli Papua. 

• Biaya Pembatalan Proyek CBD Ciledug Wijaya Karya Capai Rp258,62 Miliar
• Cara Cek Utang UMKM Dihapus atau Tidak di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN
• Sosok Wamildan Tsani Panjaitan, dari Pilot Hercules jadi Calon Kuat Dirut Garuda Indonesia

Selain itu, di Denpasar, Bali, Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua (IMMPA) dan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Bali turut menggelar unjuk rasa menentang kebijakan transmigrasi Presiden Prabowo Subianto, mereka khawatir hilangnya budaya dan identitas Papua, serta potensi terjadinya genosida. 

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pun mengeluarkan lima seruan yang kesemuanya berisi penolakan terhadap program transmigrasi, sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait Papua.

Sulaiman menegaskan bahwa secara regulasi, pertambahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua sudah tidak memungkinkan, kecuali jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dipenuhi terlebih dahulu.

“Secara regulasi memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pertambahan penduduk dari luar Papua ke Papua,” pungkas Sulaiman.