Pemerintah Perluas Target Penerima KUR, Organisasi Keagaaman Bisa Ngajuin Lho…

JAKARTA- Pemerintah memperluas target penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya kepada organisasi keagamaan seperti Pemuda Muhammadiyah.

“Bentuk dukungan pemerintah antara lain berupa tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, kredit modal kerja berbunga murah, penjaminan kredit dan insentif pajak,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2020.

Airlangga menyebut penanganan dampak pandemi tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Salah satunya, lanjut dia, dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi COVID-19.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India
• Bantu Start Up, Erick Refocusing Telkom dan Telkomsel
• Booming Tren Daring (Serial 5): SDM dan Infrastruktur Tertinggal, Perlindungan Data Tak Andal

Dalam masa pandemi, pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi.

Tambahan Subsidi

Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen selama tiga bulan selanjutnya.

Dengan pemberian tambahan subsidi bunga itu maka pada tiga bulan pertama pada masa pandemi, suku bunga KUR menjadi 0 persen. Kemudian, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tambahan subsidi bunga 6 persen itu hingga akhir tahun.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR, pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen.

Penundaan penetapan target sektor produksi ini akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR di sektor perdagangan.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota PP Pemuda Muhammadiyah dan peresmian kios warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta pada Sabtu 8 Agustus 2020.

Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU. KUR Syariah diserahkan BRI Syariah kepada 19 debitur senilai Rp655 juta dan BPD Jateng sebesar Rp70 juta untuk tiga debitur.

Dari jumlah tersebut, KUR BRI Syariah untuk Kios WargaMU diberikan kepada tiga debitur dengan total sebesar Rp140 juta. Bersamaan dengan itu, ada beberapa Kios WargaMU yang juga diluncurkan di beberapa lokasi di Yogyakarta.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 Juni 2020 telah mencapai Rp550,24 triliun dengan baki debet sebesar Rp161,74 triliun yang diberikan kepada 20,9 juta debitur.

Tingkat rasio kredit macet (NPL) KUR sampai 30 Juni 2020 tercatat masih di posisi terjaga yaitu sebesar 1,18 persen. Sementara itu, penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai 30 Juni 2020 sudah mencapai Rp76,2 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 2,2 juta debitur atau sudah 40,1 persen dari target 2020 sebesar Rp190 triliun.