Pemerintah Pusat dan Daerah Masih Belanja Produk Impor, Jokowi: Sangat Bodoh

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari soal penerimaan negara yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Untuk memberikan bukti nyata atas semangat #BanggaBuatanIndonesia, Jokowi mengatakan dirinya sudah mengimbau agar seluruh elemen pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah, untuk berorientasi pada produk dalam negeri dalam pembelanjaannya. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Jokowi pun mengatakan, ia sudah mengingatkan hal ini berulang kali. Ia berkata bahwa sangat lucu dan bodoh jika penerimaan yang dikumpulkan pemerintah malah digunakan untuk berbelanja produk-produk impor.

"Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), masuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kemudian belanjanya produk-produk impor," ujar Jokowi dalam acara Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik & QRIS Antarnegara, Senin, 29 Agustus 2022.

• Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata NTT, IFG Gelar Labuan Bajo Marathon 2022
• The Fed Berkomitmen untuk Terus Naikkan Suku Bunga, Pengangguran Diperkirakan Meningkat Drastis
• Inilah 7 Negara Paling Aman di Dunia Tahun 2022, Tertarik Pindah?

Jokowi juga menegaskan bahwa hal ini sudah disampaikannya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) agar pusat dan daerah mengusung semangat yang sama, yaitu membeli produk-produk dalam negeri.

Sementara itu, menurut keterangan Jokowi, realisasi belanja produk dalam negeri dari anggaran belanja sejauh ini sudah mencapai Rp400 triliun dari komitmen awal sebesar Rp800 triliun.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun. Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi, kalau sudah masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu dalam negeri, lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," papar Jokowi.

Untuk mengakselerasi realisasi belanja produk dalam negeri, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Transaksi Nontunai untuk Belanja Barang Pemerintah Pusat dan Daerah.

• Terendah dalam Dua Tahun, Nilai Tukar Yuan China Terhadap Dolar Ambruk Gegara Pemangkasan Suku Bunga
• Harga CPO Naik, Laba Perusahaan Sawit Milik Konglomerat Suwandi Widjaja Melonjak 76 Persen
• Eropa Terancam Krisis Energi, Nilai Euro Anjlok di Bawah Dolar AS

Disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam waktu dekat, KKP domestik ini dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa pemerintah dengan skema yang prosesnya dilakukan secara domestik.

"Ini menindaklanjuti Inpres 2 Tahun 2022, yaitu menggunakan transaksi nontunai untuk belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mencintai produk dalam negeri," ungkap Perry.

Perry pun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat juga QRIS antarnegara bisa digunakan untuk melakukan pembayaran lintas batas (cross border payment) di lima negara untuk mendukung pariwisata lokal, UMKM, dan ekonomi keuangan digital secara nasional.