Pemerintah Sasar Dua Juta Peserta Program Pelatihan Pra Kerja

JAKARTA – Pemerintah menyasar dua juta peserta program Kartu Pra Kerja dengan 500 ribu di antaranya akan dikelola secara konvensional. Sementara 1,5 juta peserta akan dikelola secara digital.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, pemerintah akan menyasar dua juta peserta program pelatihan pra kerja. Sebanyak 500 ribu peserta nantinya akan dikelola secara konvensional dan 1 setengah juta peserta lainnya akan dikelola secara daring.

Pemerintah pun telah menggandeng perusahaan berbasis aplikasi seperti Gojek dan Tokopedia. Kerjasama tersebut untuk pembayaran pendaftaran dan kursus yang memang dilakukan secara digital.

“Kami melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi. Di mana kesemuanya ini yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja,” ujar Moeldoko seperti dikutip dari Antara.

Moeldoko menyebutkan pemerintah sudah memetakan apa yang dibutuhkan perusahaan agar para peserta pelatihan dapat terserap di dunia kerja. Salah satu yang menjadi fokus pihaknya adalah dengan mencoba menghubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan.

“Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” kata Moeldoko.

Pemerintah telah menyiapkan sedikitnya 60 jenis pelatihan bagi peserta program Kartu Pra Kerja. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan para pencari kerja.

Menurut Moeldoko, program kartu pra kerja baru bisa dilaksanakan pada April mendatang. Sebagai langkah awal, Perpres tentang program kartu pra kerja akan dikeluarkan bulan ini.

“Sebagai pilot project, kartu pra kerja akan diterapkan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Setelah itu, baru lah disebar ke seluruh Indonesia,” paparnya.

Dalam seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa (18/2), Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari menjelaskan bahwa pelatihan tersebut mulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner.

“Selain semua pelatihan tersebut, ada juga pelatihan fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga driver truk,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang. Sementara angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang.

Dari 2,8 juta orang per tahun, 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan. Sedangkan rentang usia dari tujuh juta pengangguran tersebut, 52 di antaranya berusia 18-24 tahun.

“Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persennya adalah diploma,” imbuh Denni.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari atau pekerja. Kartu tersebut adalah agar pemiliknya mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau skilling dan re-skilling.

Skilling menyasar pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK.

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang telah disiapkan pemerintah.