Pemerintah Siap Uji Coba KUR UMKM Tanpa Agunan Rp500 Juta pada Juni 2024

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan uji coba credit scoring untuk mempermudah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pembiayaan dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa perlu menyediakan agunan.

Credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementererian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan uji coba sendiri KUR tanpa agunan akan dimulai pada Juni - Juli 2024 dengan plafon maksimal sebesar Rp500 juta. 

Sebelum uji coba KUR dengan skema credit scoring, lanjut Yulius, pihaknya tengah mempersiapkan instrumen pendukung seperti perangkat teknologi dan pemangku kepentingan finansial terkait. 

• Tren Karier Gen Z di Sektor Keuangan: Daya Tarik Profesi Akuntan Profesional
• Rekomendasi Saham TLKM Hingga ARTO Hari Ini
• Hingga Akhir 2023, Ada 2.704 Unit Infrastruktur Siap Ngecas Kendaraan Listrik

"Kami akan membuat semacam konsorsium yang melibatkan BI, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun aturan credit scoring. Nanti kami juga akan menggunakan artificial intellegence dan machine learning," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin, 22 Januari 2023. 

Yulius menyebut dengan adanya  sisterm credit scoring tersebut, data transaksi UMKM akan menjadi  bahan pertimbangan penyaluran kredit lembaga pembiayaan ke nasabahnya. "Uji coba akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance. Saat ini kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya," ujar Yulius. 

Turunkan NPL 4 Persen

Dalam hal ini KemenKopUKM, bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait lainnya, akan menyusun regulasi untuk mengadopsi skema penilaian kredit. Dengan begitu, kebijakan penyaluran KUR skema tersebut dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan petunjuk dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Yulius, penerapan skema credit scoring dalam distribusi KUR menjadi solusi bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai jaminan. Ia mengakui bahwa selama ini, aset menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan, termasuk KUR.

Dengan adanya credit scoring, diharapkan penyaluran KUR dapat meningkat, memberikan bantuan kepada UMKM untuk memperluas skala usahanya. Yulius meyakini dengan adanya skema credit scoring juga akan meningkatkan peluang UMKM untuk mendapatkan persetujuan pinjaman, sambil menjaga tingkat non-performing loan (NPL) dalam batas yang wajar.

"Riset menunjukkan dengan credit scoring yang ditambahkan data alternatif dapat meningkatkan persetujuan (pinjaman) sebesar 10 persen dan menurunkan potensi NPL sebesar 4 persen dibandingkan dengan penilaian yang hanya menggunakan data konvensional," kata Yulius. 

Ditegaskan Yulius, penggunaan skema credit scoring dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM menjadi instrumen yang adil dan inklusif khususnya bagi nasabah baru yang belum pernah mengakses pembiayaan. Saat ini, beberapa bank dan fintech sudah menggunakan credit scoring untuk penyaluran kredit namun masih belum optimal.