Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia (ketiga dari kiri); Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh (ketiga dari kanan); Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Askolani (kedua dari kiri); Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Putu Juli Ardika (kedua dari kanan); Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid (kiri) bersama dengan Presiden Direktur Sampoerna Mindaugas Trumpaitis pada acara peresmian realisasi investasi produk inovatif berorientasi ekspor PT HM Sampoerna Tbk. di Karawang, Jawa Barat 30 November 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia
Nasional

Pemerintah Siapkan 5 Bahan Bakar untuk Nyalakan Mesin Pemulihan Ekonomi 2022

  • Pemerintah berupaya melakukan konsolidasi kekuatan dengan menyiapkan 5 bahan bakar untuk menjaga mesin pemulihan ekonomi tahun depan.
Nasional
Daniel Deha

Daniel Deha

Author

JAKARTA -- Pemerintah berupaya melakukan konsolidasi kekuatan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Tren perbaikan ekonomi sudah di depan mata dan diharapkan berlanjut ke tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada lima bahan bakar yang disiapkan pemerintah untuk terus menyalakan mesin pemulihan ekonomi 2022.

"Tahun 2021 adalah tahun yang berat, tetapi solusinya adalah inovasi dan optimisme. Jadi, bekal untuk 2022 adalah teruslah berinovasi, optimis, jadi kita akan maju," katanya dalam acara Indonesia Business Forum TV One, Selasa 29 Desember 2021 malam.

Konsolidasi APBN

Airlangga menjelaskan bahan bakar yang pertama adalah menjaga konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menilai, sepanjang tahun ini APBN telah bekerja cukup maksimal meski tertekan. Hal itu terlihat dari defisit APBN yang masih berada di bawah outlook 2021 sebesar 5,7%. Per November 2021, defisit APBN mencapai Rp611 triliun atau 3,63% terhadap PDB.

Bekerjanya APBN 2021 kemudian terlihat dari penerimaan pajak yang telah melampaui target per 26 Desember. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai mencapai Rp 2.587 triliun atau 92,9% dari pagu sebesar Rp 2.784,9 triliun. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp756,9 triliun.

"Dari sisi penerimaan aman dan dari segi Indeks Keyakinan Konsumen juga kami berharap akan naik lagi di Triwulan IV," kata Airlangga.

Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2021 berada di atas 5% dan selama tahun 2021 di kisaran 3,7-4%.

Tahun depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai level moderat di 5,2%. Target ini sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9%), OECD (5,2%), dan World Bank (5,2%).

Namun dia menggarisbawahi bahwa proyeksi ini akan bisa dicapai dengan catatan kondisi kesehatan stabil, dan nilai ekspor naik karena harga komoditas juga sedang tinggi.

"Tapi momentum ini harus dilihat dalam 6 bulan pertama dulu untuk bisa memutuskan kebijakan selanjutnya," ucapnya.

Mesin Investasi

Mesin kedua yang harus digenjot adalah investasi. Kinerja investasi di 2021, kata dia, juga tergolong sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan.

Realisasi investasi pada Triwulan III-21 telah mencapai Rp216,7 triliun atau meningkat sebesar 3,7% year on year (yoy), yang terdiri atas PMA sebesar Rp103,2 triliun (47,6%) dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun (52,4%). Sepanjang Triwulan I-III 2021, realisasi investasi telah mencapai Rp659,4 triliun atau 73,3% dari target sebesar Rp900 triliun.

Tahun depan, pemerintah telah mematok target investasi sebesar Rp1.200 triliun seiring relaksasi dan kemudahan perizinan usaha.

Salah satu mesin yang akan mengungkit ekosistem investasi di Indonesia adalah Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan modal awal senilai Rp30 triliun yang terus diperbesar menjadi Rp60 triliun. INA diarahkan untuk berinvestasi di beberapa portofolio strategis seperti infrastruktur, telekomunikasi, pendanaan start up hingga energi hijau.

"Ke depannya, kita harapkan Indonesia Investment Authority bisa bergerak karena pemerintah sudah memberikan modal Rp30 triliun, sehingga tinggal realisasi proyek-proyek mana yang akan dibiayai," terang Airlangga.

Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar bisa rampung pada tahun 2024 yang nilainya mendekati Rp5.000 triliun.

Program Vaksinasi

Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi di tahun depan tetap akan bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dan menjalankan vaksinasi.

Menurut data Satgas COVID-19, jumlah orang yang sudah divaksinasi lengkap hingga 29 Desember 2021 telah mencapai 112.277.788 orang atau 53,91%dari target 208,26 juta orang. Sementara jumlah orang yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama sebanyak 158.962.242 orang atau 76,33%.

Kemudian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun sudah mencapai 26.705.490 orang. Sebanyak 22.449.234 orang sudah disuntik dosis pertama dan 16.937.690 orang telah disuntik dosis kedua.

Tahun depan, Airlangga mengatakan ada empat vaksin booster buatan dalam negeri yang akan digunakan bersamaan dengan tiga jenis vaksin yang saat ini dipakai seperti Sinovac, Pfizef dan AstraZeneca.

Vaksin booster tersebut antara lain Vaksin Merah Putih, Vaksin Nusantara, Vaksin BUMN, dan Vaksin Kerja Sama Produksi Dalam Negeri, seperti yang dikembangkan oleh Unair & PT Biotis; Biofarma & Baylor College of Medicine; Kalbe Farma & Genexine; serta J Bio & Anhui Zhifei.

"Terkait vaksin booster, akan dilakukan revisi Perpres (Peraturan Presiden) dan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan). Pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya," ujarnya.

Dia menyampaikan, Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara akan terus didorong percepatannya sehingga akan dapat digunakan sebagai vaksin booster mulai Juni 2022.

Saati ini, pemerintah masih menyelesaikan revisi Perpres dan Permenkes untuk dasar pengaturan termasuk mengenai harga, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi booster.

Transformasi Digital

Mesin keempat yang harus disiapkan adalah transformasi digital seiring kemajuan teknologi mutakhir. Sebagaimana telah disinggung Presiden Joko Widodo, teknologi masa depan adalah metaverse, salah satu proyek virtual reality (VR) dari Facebook Inc. milik Mark Zuckerberg yang diluncurkan Oktober 2021.

Airlangga menjelaskan, ekonomi digital Indonesia telah berkembang begitu pesar. Dari 
tahun 2020 yang valuasinya mencapai US$40 miliar, tahun ini meloncat ke US$70 miliar, dan di 2025 akan naik lagi ke US$130 miliar.

Salah satu pemain penting dalam ekonomi digital adalah menjamurnya platform e-commerce, e-wallet, dan start up yang hingga kini telah mencapai lebih dari 2.000 unit.

"Transformasi digital harus didorong karena ini dijalankan oleh anak-anak muda kita yang menjadi backbone perekonomian," katanya.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, mulai tahun depan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meningkatkan target peserta pelatihan talenta digital. Sejalan dengan itu, Kominfo juga akan memperluas kerja sama dengan mitra untuk pelatihan tersebut.

Kominfo telah menjalankan program pelatihan digital dalam tiga tingkatan untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).

Selain itu, terdapat juga pelatihan tingkat menengah dalam Program Digital Talent Scholarship (DTS) serta tingkat atas melalui Program Digital Leadership Academy (DLA).

Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) guna mengakselerasi transformasi digital nasional.

Pada tahun ini, peserta pelatihan kecakapan digital tingkat dasar hampir 98,87% atau total 12.307.498 orang. Untuk tahun 2022, target pesertanya sebanyak 12,5 juta orang.

Respon Kebijakan Fiskal

Airlangga memandang bahwa respon kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi juga turut menjaga asa pemulihan ekonomi berlanjut tahun depan.

Salah satu respon kebijakan yang turut menyokong perekonomian adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan sejak 2020 dan Kartu Prakerja.

Realisasi program PEN sampai dengan 24 Desember 2021 mencapai Rp535,38 triliun atau 71,88 dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Meski terkesan seret, namun dana PEN cukup memberikan dampak bagi masyarakat.

"Klaster Insentif Usaha dan Perlinsos menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung Pemerintah, PPNBM, dan PPn yang ditanggung Pemerintah untuk properti. Ini semua mendorong perekonomian bergerak, dan menunjukkan komitmen serta keseriusan Pemerintah mendukung masyarakat menghadapi pandemi," terang Airlangga.

Sementara terkait Kartu Prakerja pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk tahun depan. Tahun ini, pemerintah mencatat program kartu prakerja telah tersalurkan kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota hingga penutupan pada 15 Desember 2021.

Dari jumlah tersebut, 98% peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 96% peserta telah mendapatkan insentif. Total insentif yang telah disalurkan di 2021 sebesar Rp13,6 triliun.

Secara sistem, program ini telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan sejak diluncurkan.

Hasilnya, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan, angkatan kerja yang mengetahui kartu prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya.

Selanjutnya, 27% penerima kartu prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha.