Pemerintah Siapkan Reward Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

JAKARTA—Menyusul pelarangan kegiatan mudik lebaran tahun 2020, pemerintah bakal menyiapkan beberapa skema berupa sanksi yang akan dibebankan bagi para pelanggar kebijakan tersebut. Ditjen Perhubungan Darat Budi Setyadi menyebut, skema ini akan segera dibahas bersama pihak-pihak yang bersangkutan.

Sementara itu, dia mengakui bahwa belum ditentukan tanggal untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Budi memperkirakan, kebijakan ditetapkan H-7 menjelang lebaran.

“Minimal kita akan melakukan penutupan di pintu-pintu keluar dari Jabodetabek, baik itu di jalan tol, baik itu di jalan nasional atau kemudian yang lain.” kata Budi dalam telekonferensi pers pada Jumat, 27 Maret 2020.

Sebelumnya, diketahui wacana pelarangan mudik lebaran diyakinkan bakal terlaksana. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati. Pelarangan mudik ini masih merupakan langkah untuk antisipasi persebaran pandemi corona virus (COVID-19).

Selain sanksi, pemerintah juga mengaku menyiapkan penghargaan bagi mereka yang tidak melanggar kebijakan larangan mudik. Namun, bentuk penghargaan tersebut belum dijelaskan secara pasti oleh Ditjen Perhubungan Darat.

“Kemudian bagi orang yang patuh, tentunya mungkin, ini yang harus kita berikan reward kepada yang bersangkutan. Misalnya mungkin kepada para pemilik sepeda motor. Mungkin dibantu apa dan sebagainya sehingga mereka tidak kembali ke daerahnya masing-masing.” kata Budi.

Di samping skema di atas, Budi juga mengaku bahwa pemerintah sudah meninjau insentif bagi pihak-pihak yang terdampak terhadap kebijakan larangan mudik ini. Namun, menurutnya, insentif semestinya tidak hanya datang pemerintah.

“Insentif juga harus dari masyarakat yang mampu untuk membantu lingkungannya” tutur Budi.