Pemerintah Targetkan ASN Mulai Pindah ke IKN Juli 2024

JAKARTA - Pemerintah lewat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengonfirmasi bahwa proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia akan dimulai pada bulan Juli 2024. Keputusan ini diambil setelah persiapan yang matang karena proses pemindahan ASN bukanlah tugas yang mudah.

Sekretaris OIKN, Jaka Santos, mengungkap pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap setelah selesai pembangunan hunian untuk ASN. Saat ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19%.

“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” terang Jaka, dilansir Antara, Senin, 13 Februari 2024.

Sedangkan Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya mencapai 58,21%. Pembangunan gedung kantor pemerintahan dan kawasan blok kantor kementerian juga sedang berlangsung dengan baik.

• Sri Mulyani Blokir Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Rinciannya
• H-1 Pemilu, Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu
• Masyarakat Papua Tengah Bakar Ratusan Kotak Suara

Sementara itu, disektor telekomunikasi, PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia telah ditetapkan sebagai pemegang hak perlintasan untuk penyedia infrastruktur telekomunikasi. Hal ini diharapkan dapat memastikan konektivitas yang optimal di IKN.

“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, plus karena ada 17 Agustus-an, kita harus manage dengan baik,” tambah Jaka

Semua upaya percepatan pembangunan bertujuan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni dan operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan ASN. Pembangunan IKN dinilai masih sesuai target dan menjadi bukti komitmen untuk mewujudkan ibukota negara baru Indonesia.

Pemindahan ASN ke IKN diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia ke depan, serta memberikan kesempatan bagi ASN untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan lebih efektif di lingkungan yang baru. 

Dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, diharapkan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat berjalan lancar, mendukung koordinasi yang efisien dalam pelaksanaan program-program pembangunan.