Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Capai Rp2.463 Triliun pada 2023

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2023 bisa mencapai Rp2.463 triliun.  Target ini merupakan sikap pemerintah dalam mengatasi ketidakpastian global dengan sikap kehati-hatian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian harga komoditas serta kecenderuangan pelemahan ekonomi global menjadi pertimbangan penetapan target pendapatan ini agar dampaknya tak sampai ke Indonesia.

“Target pendapatan negara untuk APBN 2023 mencapai Rp2.463,0 triliun. Ini sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian dalam antisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023, pada Kamis, 1 Desember 2022

• Berbalik Kantongi Laba Rp5,77 Triliun Usai Rugi Tahun Lalu, Masih Didominasi Batu Bara?
• Elon Musk Berharap Uji Klinis Chip Otak Neuralink Bisa Dilakukan pada Manusia Tahun Depan
• Pemegang Saham Pra-IPO GoTo Tidak Melanjutkan Rencana Penawaran Sekunder

Adapun APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Selain itu, target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah menetapkan belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Jika dirinci hal tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Fokus anggaran belanja negara akan diarahkan melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, untuk memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024. Adapun rincian anggaran prioritas belanja negara 2023 ialah anggaran pendidikan sebesar Rp612,2 triliun.

Disusul anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun, anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun, anggaran ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun, anggaran kesehatan Rp178,7 triliun dan terkahir anggaran ketahanan pangan paling kecil sebesar Rp104,2 triliun.