PT Freeport Indonesia.png
Nasional

Pemerintah Targetkan Tambah 10 Persen Kepemilikan Saham Freeport

  • Dengan peningkatan kepemilikan saham, pemerintah berharap dapat memperkuat kontrolnya terhadap kebijakan hilirisasi, terutama terkait komoditas tembaga.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memperluas kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen dan memperpanjang kontrak perusahaan hingga tahun 2061. 

Langkah ini diambil guna mendorong hilirisasi industri di Indonesia, terutama dalam konteks ekosistem kendaraan listrik yang semakin berkembang.

Dengan peningkatan kepemilikan saham, pemerintah berharap dapat memperkuat kontrolnya terhadap kebijakan hilirisasi, terutama terkait komoditas tembaga. 

“Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas" terang Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia,didepan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menggerakkan sektor industri hulu-hilir yang lebih efisien dan berorientasi pada nilai tambah.

Salah satu contoh nyata dari upaya hilirisasi yang telah dilakukan adalah pembangunan smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, dengan investasi sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp48,29 triliun (kurs Rp16.100). 

"US$3 miliar  untuk membangun smelter di Gresik. Sekarang sudah jadi, bulan Mei (beroperasi), dan di situ kita sudah bisa produksi katoda tembaga. Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik, itu menghasilkan 400 ribu ton katoda tembaga, 60 ton emas," ungkap Bahlil

Langkah Strategis

Smelter ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menghasilkan kawat tembaga yang mendukung kebutuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

“Nah kalau tembaganya ada, itu kita bangun pabrik mobil. Copper wire (kawat tembaga) itu bungkus untuk baterai, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia, supaya kita jadi negara produsen yang disegani dunia," tambah Bahlil.

Bagi pemerintah Indonesia, Hilirisasi memiliki manfaat yang signifikan, di antaranya mencegah eksploitasi komoditas mentah semata, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah melalui proses hilirisasi, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bahlil juga menekankan perlunya arah kebijakan yang jelas untuk mendukung hilirisasi yang efektif. 

Hal ini akan membantu mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia serta menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi negara.

Diharapkan langkah pemerintah ini tidak hanya akan memperkuat sektor industri dalam negeri, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi upaya global dalam mengurangi jejak karbon melalui promosi kendaraan listrik yang ramah lingkungan.