Pemerintah Tetapkan 8 Prioritas Pembangunan dalam RKP 2023

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas melakukan kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Kamis, 17 Februari 2022.

Kick off meeting RKP 2023 dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual di Youtube Bappenas.

Dalam paparannya, Suharso mengatakan sasaran dan arah kebijakan di tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 dan berbagai masukan dari hasil konsultasi publik, perkembangan mutakhir dari isu nasional dan global serta pengarahan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna pada Agustus 2021 lalu.

Dia menyebut bahwa tema RKP 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sesuai dengan tema RKP 2023 maka arah dan kebijakan RKP 2023 akan fokus pada delapan isu prioritas.

• SWI Kembali Menemukan dan Menutup 50 Pinjol Ilegal
• Sebenarnya Apa Sih Minyak Mentah Itu? Bagaimana Cara Terbentuk dan Menemukannya?
• Adhi Karya (ADHI) Gandeng JAMDATUN untuk Pendampingan Hukum

Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.

Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas. Kedelapan, pembangunan ibu kota negara (IKN).

"Target sasaran pembangunan tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 27,02 persen, tingkat pengangguran 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia manusia 73,29-73,35 persen, penurunan emisi gas rumah kaca bisa mencapai 27,02 persen," papar Suharso.

Selain itu, sasaran Nilai Tukar Petani ditargetkan mencapai 103-105 sedangkan Nilai Tukar Nelayan 105-107.

Major Project RKP 2023

Suharso menambahkan, pemerintah dalam RKP 2023 juga menyusun beberapa fokus dan major project pada tahun depan.

Pertama, percepatan penghapusasn kemiskinan ekstrem akan dilakukan melalui perbaikan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan.

Kedua, peningkatan kualitas SM dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan, pendidikan ketrampilan dan vokasi.

Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai peningatakan decent job dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui upaya revitalisasi pariwistaa dan pengembangan UMKM.

Kelima, revitalisasi industri dan riset terapan dilakukan antara lain melalui industrialisasi dan riset serta inovasi teknologi.

Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi akan dilakukan melalui upaya ekonomi rendah karbon dan transisi energi.

Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital.

Terakhir, pembangunan IKN Nusantara akan berupa fasilitas dasar IKN.

"Peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan proyek menjadi sangat penting," kata Suharso.

Dia pun mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun depan dengan menerapkan prinsip Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS).

"Memperkuat integrasi sumber pendanaan yang mengedepan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber pendanaan terakhir," imbuhnya.

Ekonomi Pulih di 2023

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Rabu, 16 Februari 2022, bahwa pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi pada 2023.

Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh di atas 5% pada tahun 2023 karena kegiatan ekonomi diperkirakan akan normal kembali.

Investasi ditargetkan tumbuh 6,1% tahun ini dan tumbuh lebih lanjut tahun depan. Pada tahun 2021, investasi mengalami kontraksi sebesar 3,8% akibat dampak COVID-19.

Industri manufaktur juga ditargetkan tumbuh 5,3-5,8%, dan perdagangan diproyeksikan tumbuh 4,9-5,5%.

Namun, Sri Mulyani mencatat kekhawatiran terhadap risiko inflasi global tetap ada di dalam penyusunan RAPBN 2023.

Pemerintah menyesuaikan dengan kondisi domestik yang mengarah pada tren pemulihan, karena konsumsi yang tumbuh mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini.

"Jadi kalau terjadi suatu kegiatan normal yang baru, kita berharap pulihnya konsumsi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi," ujar Sri Mulyani.

Lonjakan inflasi global terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mencapai 7%, tentu merupakan dampak dari pemulihan ekonomi global.

Dengan inflasi yang meningkat, negara-negara maju akan menaikkan suku bunga acuan mereka untuk memperketat likuiditas.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah harus mengantisipasi spillover, karena kenaikan suku bunga global akan berdampak negatif terhadap aliran modal.

“Dan juga dari sisi yield atau imbal hasil dari surat berharga yang tentu akan mendorong biaya untuk surat utang negara," katanya.

Sementara, lonjakan inflasi akan menantang proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat akan terkoreksi.

"Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus," pungkas Sri Mulyani.

Didorong Konsumsi, Investasi dan Ekspor

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan pertumbuhan ekonomi di 2023 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,3%-5,9%, dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan ekspor (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri dan permintaan global.

Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut telah mengangkat Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2021.

Perekonomian Indonesia tumbuh 3,7% pada tahun 2021, dengan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta atau US$4.349 per tahun. Pada 2019, sebelum wabah COVID-19, PDB per kapita Indonesia adalah Rp59,3 juta.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah tahun lalu menghabiskan Rp455,62 triliun, dialokasikan untuk kesehatan (Rp122,5 triliun), perlindungan masyarakat (Rp154,8 triliun), dan penguatan pemulihan ekonomi (Rp178,3 triliun).

Tahun ini, kata Airlangga, pemerintah optimistis ekonomi tumbuh sebesar 5,2%, lebih tinggi dari proyeksi IMF.

Selain itu, pemerintah menargetkan investasi mencapai Rp1.800-1.900 triliun pada 2023. Tumbuh lebih dari 50% dibandingkan target tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.

Sektor perbankan memiliki ruang besar untuk pertumbuhan, memperluas pinjamannya. Pada tahun 2021, penyaluran kredit atau kredit perbankan tumbuh sebesar 5,2%.

Loan to deposit ratio (LDR) mencapai 77%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12% menjadi Rp7.250 triliun.

Pasar modal juga tumbuh 3,77% menjadi Rp7.231 triliun dari kapitalisasi pasar, dan pasar obligasi tumbuh 9,65% menjadi Rp4.718 triliun.

Airlangga mendorong peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN, dengan demikian Sistem Online Single Submission (OSS) RBA menjadi hal yang penting.

Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani secondary market, terutama untuk Surat Berharga Negara (SBN).

“Peningkatan tax ratio didorong menjadi di atas 10 persen dengan percepatan Core Tax System mengingat basis perpajakan lebih luas dengan UU HPP, kemudian juga dengan meningkatnya tax based dan percepatan administrasi tax reform," ungkap Airlangga.