Pemerintah, Tolong Hitung Lagi Skema Tes Cepat COVID-19

JAKARTA-Pemerintah harus menghitung ulang skema tes cepat COVID-19 sehingga bisa dilaksanakan dengan cara yang murah dan tidak membebani masyarakat.

“Seharusnya disediakan dengan cara yang murah. Saya dengar produk dalam negeri sudah ditemukan semestinya tes tersebut bisa murah,” kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid Rabu 24 Juni 2020.

Dia berharap, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan lembaga yang terkait dengan penanganan pandemi memperhatikan informasi mengenai masyarakat yang melakukan tes cepat dengan mengeluarkan biaya.

Politikus PKB itu, mengaku heran karena sebelumnya pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat berupa sembako untuk menghadapi masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun dalam tes cepat COVID-19, masyarakat dikenai biaya. Padahal kondisi masyarakat sedang susah.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Beberapa waktu lalu masyarakat diberi sembako tetapi sekarang disuruh membayar tes cepat, itu sama saja tidak ada yang dibantu,” katanya.

Ia mengharapkan petugas lapangan mengetahui mana orang yang mampu atau tidak membayar untuk tes cepat. “Intinya ditegaskan jangan lagi masyarakat yang sudah susah jangan ditambah bebannya. Biaya ‘rapid test’ (tes cepat) bisa buat belanja masyarakat kecil untuk hidup setengah bulan,” katanya.

Jazilul sepakat apabila tes cepat COVID-19 dengan biaya murah, melalui pemberian subsidi bagi masyarakat kecil. Misalnya, tes cepat digelar di puskesmas sehingga puskesmas mendapatkan subsidi untuk kegiatan itu.