Pemerintah Tunjuk 20 KKKS Bina Pabrikan Migas Dalam Negeri

JAKARTA – Pemerintah mulai melaksanakan Program Penilaian dan Pembinaan Bersama Penyedia Barang/Jasa dalam Negeri, terkait penunjang kegiatan hulu migas.

“Program ini untuk memastikan kemampuan sekaligus memberikan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dalam negeri,” ungkap Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi dalam keterangan resmi yang diterima Jumat, 23 Juli 2021.

Tak lain, agar dapat memenuhi kualifikasi kebutuhan operasi dan proyek hulu migas di Indonesia. 

• Subsidi Upah Diklaim Efektif Jaga Konsumsi Rumah Tangga Agar Tidak Tersungkur
• Kenali Istilah Coronasomnia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Tubuh
• Canggih, Buka Akun MotionBanking Gunakan Full Biometric dengan AI

Seperti diketahui, per April 2021 capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hulu migas tercatat sebesar 58%. Angka tersebut melampau target TKDN hulu migas 2021 yang sebesar 57%.

Adapun perputaran investasi di industri penunjang nasional dengan TKDN sebesar 58% mampu menghasilkan dana sebesar US$658,9 juta atau setara Rp9,62 triliun.

Sementara itu, nilai pengadaan barang dan jasa di hulu migas per April 2021 mencapai US$1,136 juta. Adapun nilai pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam procurement list 2021 sendiri mencapai US$6,07 miliar atau Rp88,6 triliun.

Pembinaan oleh 20 KKKS

Erwin juga menjelaskan, program penilaian dan pembinaan ini akan dilaksanakan oleh 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yakni Eni, Premier, Pertamina, Petronas, JOB Pertamina - Medco Tomori, Repsol, HCML, Mubadala, Genting, Petrogas, BP, Inpex, Conocophillips, EMCL, Kangean, Medco, Chevron, PHR, Saka dan Petrochina.

Nantinya, perusahaan tersebut akan membina pabrikan dalam negeri dari delapan komoditas, yaitu chemical, electrical, instrumentation, mechanical, tubular-valve-fitting, rotating, structure, drilling subsurface.

“Setiap KKKS akan melaksanakan program penilaian kepada dua sampai tiga pabrikan dalam negeri,” tambahnya.

Ia berharap, analisa gap dari hasil penilaian tidak hanya dari aspek teknikal, tetapi juga berasal dari aspek komersial. Dengan demikian, industri tersebut mampu memberikan nilai tambah pada peningkatan efisiensi biaya operasi dan proyek hulu migas di Indonesia.

“Peningkatan kapasitas penyedia barang dan jasa industri penunjang migas penting guna memiliki kompetensi yang mumpuni,” tuturnya.