Pemotongan Pajak Jepang, Langkah Strategis Lawan Deflasi

JAKARTA - Panel reformasi pajak dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang telah menyetujui keringanan pajak penghasilan. Hal ini bertujuan mengimbangi penderitaan kenaikan harga pada rumah tangga untuk membantu mengubah pola pikir deflasi selama beberapa dekade.

LDP, beserta mitra koalisi kecilnya Komeito, memutuskan tidak menaikkan pajak guna mendanai peningkatan pengeluaran pertahanan pada tahun fiskal mendatang. Ini karena Perdana Menteri Fumio Kishida mengutamakan pemotongan pajak sebagai simbol upaya pemerintah untuk mendorong agenda pro-pertumbuhan.

Kabinet Kishida terperosok dalam spiral penurunan dukungan publik atas kenaikan biaya hidup, penurunan upah riil, dan skandal atas hasil penggalangan dana yang menyebabkan perombakan para menteri utama.

• Polemik TikTok Shop di Indonesia: Datang, Dilarang dan Debut Harbolnas
• OJK Proyeksikan Suku Bunga The FED Turun di Kuartal II 2024
• Tiket Kereta Nataru di Daop Jember Telah Terjual 51 Persen

Dokumen tersebut menunjukkan panel memutuskan untuk membatasi pendapatan rumah tangga tahunan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk pemotongan pajak penghasilan di tengah kekhawatiran tentang kesenjangan antara kaya dan miskin.

Itu mengesampingkan keputusan untuk menaikkan pajak guna mendanai dorongan yang direncanakan untuk belanja pertahanan untuk tahun fiskal berikutnya. Panel pajak tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Untuk rumah tangga, panel pajak LDP akan mengabaikan penurunan batas pinjaman hipotek yang direncanakan untuk tahun depan. Demi mendorong siklus pertumbuhan yang baik yang dipimpin oleh permintaan sektor swasta, para pembuat kebijakan pajak sedang meningkatkan pembebasan pajak bagi perusahaan yang menaikkan upah.

Bahkan perusahaan kecil yang mengalami kerugian pun dapat diizinkan untuk mempertahankan perlakuan pajak istimewa selama hingga lima tahun. Panel pajak juga telah menyetujui skema pajak yang baru dibentuk untuk membantu memacu investasi domestik bagi perusahaan yang memproduksi bahan-bahan penting dari sudut pandang dekarbonisasi dan keamanan ekonomi.

Pemerintah akan menawarkan insentif pajak selama satu dekade untuk meningkatkan produksi di lima bidang, termasuk kendaraan listrik dan chip berteknologi tinggi, sebagai bagian dari upaya menarik perusahaan untuk melakukan investasi besar.

• Profesor Stanford: Pekerja Remote Paling Rawan Digantikan AI
• Fitur Autopilot Bikin Kecelakaan, Tesla Tarik Dua Juta Unit Mobilnya
• Genjot Transaksi Nirsentuh Bank Syariah, BSI Tambah 221 Ribu Merchant QRIS

Skema ini bertujuan memudahkan perusahaan berinvestasi di Jepang dengan memberikan manfaat pajak untuk proyek-proyek dengan hambatan tinggi untuk mencapai profitabilitas di bidang-bidang yang dianggap penting secara strategis oleh pemerintah seperti transformasi hijau. Koalisi yang berkuasa akan memasukkan keringanan pajak dalam kerangka reformasi pajak fiskal 2024 yang diselesaikan pada hari Kamis.