Pemprov DKI Berencana Terapkan WFH Mulai September

JAKARTA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan work from home (WFH) mulai September 2023. Kebijakan itu menjadi bagian upaya untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota. 

Diketahui, Jakarta baru-baru ini ditetapkan sebagai kota dengan pencemaran udara tertinggi di dunia. Hal tersebut turut memantik perhatian Presiden Joko Widodo. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan WFH diambil sesuai arahan Presiden. “Mudah-mudahan September sudah bisa dijalankan,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin 14 Agustus 2023. 

Saat ini pihaknya masih menghitung sejauh mana OPD bakal melakukan WFH. Heru menegaskan kebijakan bekerja dari rumah nantinya bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemprov. “Ini sedang dihitung berapa persentasenya (yang WFH) di setiap OPD,” jelas Budi. 

Gubernur menggarisbawahi ASN yang bertugas melayani warga secara langsung akan tetap bekerja di kantor. “Kalau tidak pelayanan, ASN di bidang perencanaan lain-lain mungkin bisa work from home. Nanti kami atur.”

• Arti Kata Dirgahayu, Begini Penjelasan dan Cara Penulisan yang Benar
• Bersama Jejakin, Amartha Tanam 1000 Bibit Bakau di Pesisir Pantai Demak
• Waspada! Berbekal Suara Keybord, AI Bisa Tebak Password Anda

Disinggung apakah kebijakan WFH bakal diterapkan juga di sektor swasta, Heru mengatakan sejauh ini pihaknya masih sekadar mengimbau. Meski demikian pihaknya berharap swasta turut berkontribusi mengurangi polusi, salah satunya dengan pemberlakuan WFH. “Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu,” ujar Heru.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan para pengusaha terkait kebijakan WFH. Heru melihat sejumlah perusahaan telah menerapkan hybrid working. “Kami persilakan sistemnya. Bisa 50%-50% (jumlah yang WFH dan bekerja di kantor),” ujar Heru. 

 Sebelumnya, Jokowi mengakui kualitas udara di Jabodetabek sepekan terakhir buruk. Dia meminta para pejabat terkait tanggap dengan kondisi lingkungan tersebut. “Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home,” tegasnya di rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.