Penambahan Menko Dinilai Langkah Progresif Jalin Komunikasi Pemerintahan

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, memberikan penjelasan terkait penambahan jumlah menteri koordinator di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Menurut Muzani, penambahan komposisi Menko adalah langkah yang wajar, mengingat banyaknya kementerian dan lembaga yang harus dikelola. Ia menekankan bahwa keberadaan menteri koordinator sangat penting dalam memperlancar komunikasi antarpejabat, sehingga efektivitas kerja kementerian dapat meningkat.

"Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah," katanya.

• Saham Emiten Haji Isam Ini Meloncat Indah, Efek Kabinet Baru?
• Perlu Intervensi untuk Tekan Perokok di Kalangan Remaja dan Masyarakat Miskin
• Prabowo Fokus Ciptakan Swasembada Energi, Apa Poinnya?

Muzani mencatat bahwa jumlah menteri koordinator dalam Kabinet Merah Putih bertambah tiga dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya hanya memiliki empat kementerian koordinator. Penambahan ini, menurutnya, merupakan respons terhadap kompleksitas tugas yang dihadapi pemerintah saat ini.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelantikan Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang melantik total 48 menteri dan lima kepala lembaga. 

Muzani menekankan bahwa dukungan dari kabinet sangat penting untuk mewujudkan program-program pemerintahan, ia berharap agar program-program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan visi bersama dan kolaborasi yang baik antar kementerian, Muzani percaya bahwa Kabinet Merah Putih dapat menghadapi tantangan yang ada dan memberikan kontribusi positif bagi rakyat Indonesia.

"Kami berharap program yang dilakukan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh rakyat," katanya.

Dinilai Buruk Akademisi Unair

Akademisi  Universitas Airlangga, Henry Subiakto,  menilai penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subiant berpotensi menciptakan preseden buruk dan menimbulkan inefisiensi baik dalam hal waktu maupun anggaran.

Dia mengingatkan bahwa presiden yang akan menjabat di lima tahun mendatang mungkin tidak akan cocok dengan struktur kementerian yang baru dibentuk saat ini. Hal ini bisa mengakibatkan inkonsistensi dalam pemerintahan di masa depan.

“Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.” ujar Subiakto, dalam keterangan tertulisnya.

Subiakto menekankan bahwa pengubahan kementerian memerlukan dasar regulasi yang kuat untuk mengatur tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penganggaran, serta masalah sumber daya manusia (SDM). Dia menambahkan bahwa setiap kementerian yang baru atau yang mengalami perubahan harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan struktur yang sesuai, termasuk di tingkat daerah. 

Dalam pandangannya, langkah ini adalah upaya Prabowo untuk mengakomodasi berbagai kekuatan politik di Indonesia, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi oleh pemerintahan.

“Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah” tambah Subiakto.

• Saham Emiten Haji Isam Ini Meloncat Indah, Efek Kabinet Baru?
• Perlu Intervensi untuk Tekan Perokok di Kalangan Remaja dan Masyarakat Miskin
• Prabowo Fokus Ciptakan Swasembada Energi, Apa Poinnya?

Komposisi Menko

Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat tujuh menteri koordinator. mereka adalah: 

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan  
• Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra  
• Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto  
• Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan  
• Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno  
• Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar