Pendapatan Anggota DPR Anyar Setara Wakil Rakyat Negara G7

Baru dilantik tanggal 1 Oktober, belum-belum anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah bikin cerita. Gaji besar dan fasilitas nomor satu yang menjadi hak mereka rupanya belum cukup juga. Meski tersedia rumah jabatan yang tersebar di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat, para “wakil rakyat” merasa hunian itu tak pantas bagi mereka.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR dan Sekretariat Jenderal tanggal 24 September silam, mereka tidak diberikan fasilitas rumah. Sebagai gantinya mereka akan mendapat tunjangan perumahan.

Berapa nilai tunjangan yang bakal diberikan, memang belum  pasti. Hingga kini jumlahnya masih diutak-atik oleh tim appraisal. Sekadar gambaran, tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah berkisar Rp40 juta-Rp50 juta per bulan. Nah mengingat harga sewa properti di Jakarta lebih tinggi, para anggota dewan yang terhormat saban bulan akan mendapat tunjangan di kisaran Rp55juta-Rp70 juta.  

Rumah jabatan yang tak akan dipakai itu sendiri terdiri dari enam ruangan untuk tidur, bekerja, dan rapat. Dilengkapi dengan dapur, kamar mandi, ruang makan, gudang, dan garasi. Sangat lengkap.

Memang tak semua rumah dinas anggota DPR dalam kondisi baik. Maklum perumahan itu dibangun pertengahan tahun 1980-an. Tak heran jika ada yang atapnya bocor, dinding retak, kayu lapuk, dan cat terkelupas.

Meski begitu, rumah para anggota DPR masih layak huni. Apalagi rumah itu dirawat secara berkala. Setiap tahun rumah diperbaiki. Setiap periode pergantian anggota DPR rumah dinas direnovasi agar layak ditinggali anggota.

Tak syak, penggantian fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan menjadi tunjangan perumahan berpotensi membebani keuangan negara. Taruhlah rata-rata sewa rumah Rp 500 juta per tahun per anggota, APBN harus mengalokasikan setidaknya Rp 290 miliar per tahun untuk 580 anggota DPR periode 2024-2029.

Sebelum dicairkannnya tunjangan perumahan, pendapatan anggota DPR anyar mencapai Rp66,1 juta per bulan. Itu belum termasuk kenikmatan lainnya seperti biaya perjalanan, perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman.

Cukup? Masih ada lagi uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp5 juta, dan Rp 4 juta  (per hari) untuk daerah tingkat II. Plus uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp4 juta, dan Rp 3juta untuk representasi daerah tingkat II.  

Katakanlah, dalam satu bulan seorang anggota DPR berkunjung ke daerah sedikitnya tujuh hari, dia akan mendapatkan uang saku Rp 35 juta jika ke daerah tingkat I, dan Rp 28 juta jika bertandang ke daerah tingkat II.  

Total jenderal, sedikitnya tiap bulan para wakil rakyat mengantungi Rp150 juta. Luar biasa.

Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.

Bersaing Dengan Pendapatan Anggota DPR Negara Maju

Lantas bagaimana pendapatan para anggota parlemen di negeri jiran? Memang jika dibandingkan dengan Singapura pendapatan legislator kita tidak ada apa-apanya. Negeri Singa memberikan gaji mulai dari Rp1,05 miliar per bulan.

Akan halnya Malaysia, seorang anggota parlemen membawa pulang sekitar Rp71 juta per bulan. Jumlah itu sudah termasuk tunjangan telepon, perjalanan dinas, supir dan hiburan. Untuk sidang  parlemen mereka mendapat tunjangan sebesar RM200 atau sekitar Rp677.474 per hari, dan untuk pertemuan dengan wakil pemerintahan mereka mendapat tunjangan sebesar RM150 atau sekitar Rp508.105 per hari.

Selanjutnya kita lihat pendapatan anggota DPR di Jepang. Sang “saudara tua” memberi upah bulanan Rp323,9 juta bagi anggota Diet. Dan untuk Kepala Diet mendapat gaji sekitar 316.521 dolar AS (Rp4,9 miliar) per tahun.

Ada pun Autralia sejak 2016, gaji anggota parlemennya terus meningkat 2 persen setiap tahun. Kini, para anggota parlemen negara tersebut mendapat gaji sebesar Rp167 juta per bulannya. Angka itu belum termasuk tunjangan dan fasilitas penunjang lainnya.

Bagaimana dengan negara-negara Eropa. Pertama, kita lihat Jerman. Di negeri dengan ekonomi terkuat di Benua Biru ini rupanya agak sulit mengajak orang mau duduk di kursi parlemen. Sebagai iming-imingnya pemerintah Jerman menawari gaji tinggi, yakni sebesar Rp157,5 juta per bulan.

Italia juga menjadi salah satu negara dengan gaji anggota parlemen yang besar. Dengan gaji Rp169,4 juta per bulan, pendapatan anggota parlemen dinilai terlalu besar daripada gaji bulanan warganya yang hanya Rp43,3 juta.

Tak hanya rakyat Italia yang tak ikhlas dengan tingginya gaji legislator, masyarakat Kanada juga keberatan dengan anggota parlemen yang mengantungi Rp154,5 juta per bulan.

 Bagaimana dengan tetangga Kanada, yakni Amerika Serikat. Negeri superpower tidak memiliki metode yang seragam untuk menentukan berapa banyak penghasilan legislator mereka. Setiap negara bagian memiliki perhitungan pendapatan anggota parlemennya masing-masing. Pendapatan terkecil untuk seorang legislator berada di negara bagian New Hampshire yang mengantungi US$100 per tahun. Berbanding terbalik dengan New Hampshire, gaji seorang anggota legislator di California sebesar US$110.459 per tahun.

Sedangkan di negara bagian lainnya, New Mexico, seorang anggota parlemen digaji sebesar US$ 0 alias tidak digaji. Mereka hanya mendapat tunjangan setiap kali mengikuti rapat. Legislator di New Mexico menerima tunjangan US$ 161 setiap hari mereka berada di Capitol atau dalam pertemuan komite.

Sejak 2004-2023 Ada 344 Kasus Korupsi Melibatkan Wakil Rakyat

Nah, jadi jelas pendapatan anggota DPR RI  tak kalah dengan negara-negara anggota G7 seperti Jerman dan Italia. Kurang lebih sama. Namun jangan salah, PDB per kapita Jerman dan Italia jauh di atas Indonesia. Jerman tahun lalu mencapai 43.400 Euro dan Italia 33.000 Euro. Sedangkan Kanada mencapai US$54.104 dan Amerika Serikat US$68.531.

Negeri jiran Malaysia mencatat PDB  per kapita US$11.641 dan Singapura US$65.422. Tingginya upah anggota DPR Negeri Singa ditujukan agar para anggotanya memberikan kualitas terbaiknya  dan tidak korupsi.  

Sekadar informasi, PDB per kapita Indonesia tahun lalu US$4.919,7, kurang lebih Rp75 juta per tahun. Jadi pendapatan rata-rata setiap orang Indonesia Rp6,25 juta per bulan. Ini berarti  pendapatan anggota DPR tiap bulan 24 kali lipat rata-rata rakyat Indonesia.  

Toh gaji besar bukan jaminan untuk tidak menggangsir uang rakyat. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga Juli 2023, ada 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Betul, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi jumlahnya nampak menurun pada periode 2019-2024. Tapi ingat, itu bukan berarti kinerja mereka patut diapresiasi. Jangan lupa, kondisi tersebut terjadi karena adanya upaya pelemahan terhadap penegak hukum salah satunya KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sudah begitu, keberpihakan para anggota parlemen terhadap kepentingan rakyat terbilang minim. Ambil contoh penyusunan RUU Cipta Kerja yang supercepat tanpa melibatkan partisipasi publik. Hasilnya menelurkan undang-undang yang hanya menguntungkan oligarki dan sangat mencekik rakyat.

Semoga anggota DPR periode 2024-2029 lebih “punya hati” dan sudi memperjuangkan nasib rakyat.