Pendapatan Garuda Anjlok 90%, Dana Talangan Rp8,5 Triliun Untuk Modal Kerja

Pendapatan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. anjlok hingga 90% akibat pandemi COVID-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perseroan mendapatkan dana talangan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp8,5 triliun untuk mengantisipasi krisis di tengah pandemi.

“Yang sudah disepakati, tapi belum ditandatangani, itu adalah untuk modal kerja,” kata dia saat konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Selain untuk modal kerja, kata dia, dana talangan itupun akan digunakan untuk rencana efisiensi. Sebab, akibat pandemi COVID-19 pendapatan maskapai pelat merah itu anjlok hingga 90% karena 70 pesawat tidak beroperasi atau dikandangkan.

“Lalu untuk rencana efisiensi yang dilakukan Garuda. Kami ditanya soal rencana ke depan soal efisiensi, tentu saja kami memberikan program-program dan rencana ke depan baik dari sisi penjualan dan pendapatan, maupun dari sisi efisiensi,” katanya.

Dengan dana talangan tersebut, Irfan berharap dapat kembali memperlancar arus kas yang sejak pandemi ini terhambat, ditambah dengan dihentikannya kegiatan haji tahun ini.

Penyetopan ibadah haji membuat pendapatan emiten bersandi saham GIAA tersebut terpangkas 10% per tahun. Tentu saja, hal tersebut menambah tekanan terhadap pendapatan secara konsolidasi perseroan.

“Kami semua sepakat bahwa kalau pandemi ini lewat, dana ini turun, teman-teman di Kemenkeu dan Kementerian BUMN, Garuda bisa jauh lebih kompetitif, punya cost structure (struktur biaya) yang lebih sehat, dan punya manajemen yang lebih commited. Sudah sepakat, tapi di urusan ini mesti tanda tangan,” kata Irfan.

Untuk itu ia mendorong agar dana tersebut cepat dicairkan dan tidak melalui instrumen yang berbelit karena kondisi perseroan yang harus segera diselamatkan.

“Kami gembira mendengar antusiasme Kemenkeu maupun Kementerian BUMN dalam upaya memastikan dan membantu Garuda. Saya hanya menyampaikan dalam kondisi Garuda hari ini yang pada dasarnya penting cash. Saya harap, prosesnya bisa cepat karena situasi hari-demi hari sangat critical,” ujarnya.

Dana talangan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan karena sifatnya talangan, jadi perusahaan pun harus mengembalikan ke negara.

“Talangan itu meminjamkan, bukan penanaman modal, ini pinjaman. Kalau dalam aktivitas korporasi, loan biasa,” katanya.

Selain Garuda Indonesia, perusahaan BUMN yang mendapatkan dana talangan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3,5 triliun di mana akan disalurkan juga untuk modal kerja serta menambah arus kas yang defisit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengalokasikan tambahan dana dukungan bagi BUMN total sebesar Rp149,29 triliun yang terkena dampak pandemi COVID-19. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 terkait perubahan postur dan rincian APBN 2020. (SKO)