Pengajuan Pinjaman Fintech Lending Selama Ramadan Bisa Naik hingga 30 Persen

JAKARTA - PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU), sebuah platform fintech lending yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sejak 2019, mencatat pengajuan pinjaman dari segmen konsumtif bisa meningkat hingga 30% dibanding rata-rata bulanan. 

Tony Jackson, Chief Executive Officer UKU, mengatakan bahwa pada tahun sebelumnya, UKU mencatat peningkatan pengajuan pinjaman dan pencairan dana sebesar 30% dan 39% di atas rata-rata bulanan menjelang Idulfitri. 

UKU juga melihat adanya peningkatan pengajuan pinjaman dari kelompok usia 21-30 tahun yang menggunakan dana tersebut untuk mendanai usaha kecil mereka. 

• Menanti Kejelasan THR Driver Ojek Online
• Simpan Cadangan Nikel 23,7 Miliar Ton, Indonesia Hasilkan 1,1 Juta Ton Pertahun
• Jokowi Targetkan Smelter Inalum Antam Rampung Juni 2024

Dikatakan oleh Tony, melalui fitur-fitur yang komprehensif dan transparan, pihaknya berharap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bijaksana dan bertanggung jawab selama momentum Ramadan-Idulfitri. 

"Bersama AFPI, kami ingin lebih memberikan wawasan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial melalui solusi fintech lending khususnya dalam menavigasi kebutuhan di bulan Ramadan dan Lebaran," kata Tony dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. 

AFPI melihat adanya peluang dalam industri fintech berdasarkan data dari OJK, World Bank, dan Ernst & Young pada tahun 2023. 

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 186 juta pengguna individu produktif yang berusia di atas 15 tahun yang menggunakan layanan kredit fintech, 46,6 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses kredit (unbanked), serta 132 juta masyarakat Indonesia lainnya yang belum memiliki akses ke kredit. 

Selain itu, terdapat juga kesenjangan pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp2.650 triliun, namun hanya sebagian kecil yang tercakup oleh lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan riset AFPI-EY, diperkirakan kesenjangan pembiayaan untuk UMKM akan mencapai Rp2.400 triliun pada tahun 2026. 

Memberi Pemahaman

Entjik S. Djafar, Ketua Umum AFPI, menambahkan, penting bagi pihaknya untuk terus memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat tentang literasi keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dalam menggunakan solusi fintech lending. 

"Kami juga berharap UKU dapat terus berkomitmen terhadap perkembangan regulasi pada sektor industri ini untuk menghadirkan solusi finansial yang mudah dan transparan bagi masyarakat," tutur Entjik dalam kesempatan yang sama. 

Berdasarkan data OJK per Januari 2024, terdapat sekitar 1,2 juta pengguna transaksi lender, lebih dari 123,45 juta borrower yang mengakses kredit, dengan total pinjaman yang telah terdistribusi mencapai lebih dari Rp785 triliun. 

Saat ini, terdapat 101 fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Industri fintech lending yang legal berkomitmen untuk menjaga persaingan yang sehat, berintegritas, dan patuh pada peraturan, serta mendorong inovasi dan inklusivitas dalam industri ini. 

• Rekomendasi Saham Hari Ini, Koleksi ADRO hingga BBTN
• IHSG Sesi I Nyaris Terjun 1 Persen, Saham PGAS Hingga SRTG Top Gainers LQ45
• Segera Daftar, Mudik Gratis ASABRI 2024 Dibuka Sampai 16 Maret

Entjik juga menekankan pentingnya dukungan sinergis dari media dalam memberikan pemberitaan positif tentang industri fintech peer-to-peer lending, membedakan antara layanan ini dengan layanan pinjaman online ilegal. 

Dengan demikian, UKU dan AFPI terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat tentang solusi fintech lending sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. 

Tony mengatakan, untuk mengajukan pinjaman dana, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh pengaju pinjaman, termasuk mengunduh aplikasi UKU melalui Google Play atau App Store, mengisi informasi pribadi sesuai KTP dan informasi rekening, serta proses pencairan dana yang cepat setelah lolos evaluasi. 

Ia menyebutkan bahwa fitur-fitur UKU didukung oleh User Interface (UI) yang intuitif dan mudah dipahami, serta telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk melindungi data perusahaan dan nasabah. 

Saat ini, UKU telah hadir di berbagai wilayah di Indonesia. Pencairan dana per-Desember 2023 tercatat dominan di Pulau Jawa, mencapai Rp 6,3 triliun sementara di luar Pulau Jawa terdapat Rp 2,4 triliun. Wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, memiliki potensi pasar yang besar bagi UKU.